Abaikan Hak Pemdes, Wakil Bupati Ancam Pukul Kepala BPPKD Halbar

  • Bagikan
Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, sedang berada di depan ruangan Kepala BPPKD Halbar Can Ahmad

JAILOLO – Hak Pemerintah Desa (Pemdes) berupa Siltap dan tunjangan, yang diabaikan  berlarut-larut dan belum ada kejelasan pasti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), membuat Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando naik pitam dan mengancam memukul Kepala BPPKD Halbar, Can Ahmad.

Berdasarkan pantauan KabarMalut, Rabu (14/1/2018), seluruh Kades yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halbar datang bertatap muka langsung dengan Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando. Saat menyampaikan tuntutannya yang sedang berlangsung itu, direspon Wabup dan langsung meminta ajudannya segera memanggil Kepala BPPKD Halbar, Can Ahmad untuk mengklarifikasi masalah tersebut dihadapan para Kades. Tetapi sayangnya, Can Ahmad tidak berada di tempat dengan alasan sedang keluar.

Berselang 30 menit, Wabup berusaha menghubungi via hanphone tidak berhasil. Dengan cepat, Wabup meminta APDESI bersabar dan menunggu, dan ia (Wabup) meninggalkan tempat rapat langsung menuju ruangan Can Ahmad untuk memastikannya tidak berada di tempat. Dengan cepat emosipun memuncak dan mengatakan dihadapan salah seorang staf bernama Semi, jika Can Ahmad dalam waktu 10 menit tidak kembali menghadap maka dirinya akan memukulnya.

Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, berusaha menelpon Kepala BPPKD Halbar Can Ahmad karena tidak berada di ruangan

“Semi tolong bilang Can Ahmad, hari ini saya akan pukul dia,” ancamnya sambil berlalu kembali ke ruang pertemuan.

Tak puas, Zakir intrusikan ke anggota Satpol PP untuk berjaga – jaga di pelabuhan Jailolo maupun Pelabuhan Sidangoli. Dengan tujuan mencegat Can Ahmad untuk tidak ke Ternate, dan menyelesaikan masalah Pemdes.

Menurutnya, rusak negeri ini kalau memelihara pejabat seperti Can Ahmad, sebab meski dirinya sebagai Wabup yang datang ke ruang kerja saja tidak bisa menemuinya,  apalagi Kades maupun masyarakat yang datang bakal tetap diabaikan.

“Seharusnya dia datang dan memperjelas kenapa sampai tertunda begitu lama dan pecahkan masalah ini, hanya itu saja ko  tidak bisa. Saya sandiri panggil saja sudah mudel itu, apalagi masyarakat,” tukasnya.

Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando bersama Pengurus Apdesi Halbar, menggelar Rapat

Zakir mengatu, hak Pemdes jangan ditunda-tunda, karena hak juga untuk kesejahteraan mereka, yang bekerja 1 x 24 jam, tidak seperti PNS yang hanya diwaktu pagi sampai siang. Sedangkan para Kades diperhadapkan dengan berbagai persoalan.

“Itu hanya masalah tanda tangan dengan periksa aja, dibiarkan hingga begitu lama, Kalau Kades terlambat pengurusan ini karena kesejahteraan mereka sangat sulit seperti ini,” terangnya.

Dikatakannya, jangan beralasan sedang sakit atau sedang keluar. Sementara dibandingkan dengan jumlah 176 Kades terhitung 14 hari ini, yang anak istri mereka ikut merasakan sakit dan menahan begitu saja.

“Jadi ini menjadi perhatian serius, bukan mala mengabaikannya,” pungkasnya. (ssd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut