Rumah Ditempel Stiker Penunggak Pajak, Wakil Ketua DPRD Terusik

  • Bagikan
Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, M Ikbal Ruray

TERNATE – Wakil Ketua II Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, M Ikbal Ruray merasa terusik dengan ulah tim gabungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RB). Ikbal menyesalkan tindakan petugas yang memasang stiker penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di rumahnya tanpa melalui proses pemberitahuan sebelumnya.

Politisi Partai Golkar ini mengaku, instansi yang dipimpin Ahmad Yani Abdurahman itu terkesan seenaknya mematok besaran biaya PBB.  BP2RB mematok besaran PBB rumahnya sebesar Rp 11 juta per bulan yang sudah tentu berbeda dengan rumah-rumah mewah lain di lokasi sekitar.

“Dari awal mereka (BP2RB) sudah tentukan harga kurang lebih Rp 11 juta lebih, kemudian saya menyampaikan surat permohonan untuk dipertimbangkan ditinjau lagi, karena angka itu mungkin terlalu besar dengan pembandingnya dengan rumah-rumah yang ada di sekitar,” kata Ikbal kepada wartawan, Kamis (25/1/2018).

Surat Permohonan Ikbal kemudian direspon dan tim BP2RB turun untuk kroscek lapangan, tetapi angka biaya PBB tersebut tidak berubah dengan dalil karena dirinya anggota DPRD sehingga wajar dengan biaya sebesar itu. Karena itu Ikbal mendesak BP2TB untuk membuat perbandingan kembali antara rumah mewah yang lain, kemudian ruko dan hotel yang  ada di Ternate, jangan sampai rumah milik dia lebih besar tarifnya dibanding hotel yang ada.

“Ini rumus apa, perkaliannya bagaimana ko di sebelah sini contohnya Rp 500 ribu, kok punya saya di sini Rp 11 juta, kemudian coba cek di Ruko Haji Adam Taher di Stadion itu, dia punya Ruko 3 itu PBB-nya berapa, Rp 4 juta contohnya, kemudian pemilik  hotel-hotel yang ada itu coba dibikin pembanding, itu yang saya heran bahwa ini cuma rumah tinggal, jadi kalau alasan karena saya ini anggota DPRD ya bukan itu,” tukasnya.

Ia tidak menolak membayar pajak, namun kata dia, BP2RB tidak boleh membeda-bedakan nilai besaran PBB rumah hunian yang ada.

“Harus ada pembanding, masa rumah di Maliaro sini PBB-nya 50 rumah baru dapat saya punya rumah satu itu, justru itu harus menjelaskan, jangan alasan karena saya ini anggota DPRD, karena ini ada alasan kata PP 18, gaji naik dan apa-apa, tapi kira-kira Rp 11 juta itu sudah cocok atau tidak, kalau sudah cocok, coba hitung yang disebelah punya ini berapa,” kesalnya.

Ikbal meminta BP2RB harus menjelaskan kepada publik rumus yang digunakan dalam menetapkan besaran PBB yang ada. (*)

 

Editor: Narjo Usman

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut