Usaha Investasi di Kelurahan Dufa-Dufa Ilegal

  • Bagikan
Kabid Perijinan, DPMPTSP Kota Ternate, Samsudin Sibua

TERNATE- Usaha investasi bodong yang marak beraktifitas di Kota Ternate ternyata tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah Kota Ternate. Salah satunya adalah investasi yang beraktifiatas di Kelurahan Dufa-Dufa dan Mangga Dua.

Kepala Bidang (Kabid) Perijinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, Samsudin Sibua mengaku, Pemkot tidak pernah mengeluarkan izin usaha investasi di Kelurahan Dufa-Dufa dengan nama perusahan PT Arta Puspa Jaya. Perusahan tersebut telah menyalanggunakan izin sehingga dicabut izin usahanya.

“Izin yang di keluarakan itu (Dufa-Dufa) bukan izin investasi, tapi izin yang bergerak di bidang perdagangan yakni usaha Butik dengan perusahan PT Arta Puspa Jaya, Direkturnya atas nama Ardiyansyah. Izin HO-nya dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2017, sedangkan izin SIUP diterbitkan pada 15 Mei 2017 bersama dengan tanda daftar perusahan, tapi izin tersebut sudah dicabut,” kata Samsudin kepada wartawan, Kamis (25/1/2018).

Menurutnya, pencabutan izin sesuai dengan hasil rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku, kemudian Polda Malut serta Pemkot Ternate dan kuasa hukum PT Arta Puspa Jaya, OJK telah mengeluarkan pernyataan dan meminta agar izin usaha tersebut harus segera dicabut. Hal itu telah disepakati bersama sehingga, DPMPTS Kota Ternate melalui Bidang Perijinan dan non Perijinan bersama Bidan Pengaduan melakukan pencabutan izin usaha tersebut sejak tanggal 21 Desember 2017 bersama-sama dengan Bagian Hukum Setda Kota Ternate dan Disperindang.

“DPMPTS tidak pernah mengluarkan izin diluar dari pada usaha yang dilakukan PT Arta Puspa Jaya, karena hasil recovery pada saat kita melakukan survei itu hasilnya adalah perdagangan, bukan investasi,” tegasnya.

Namun demikian, ia mengaku usaha investasi yang saat ini sedang beroperasi di Dufa-Dufa itu bukan lagi tanggung jawab Pemkot, karena izin usahanya sudah dicabut atas instruksi OJK Maluku, dan sejauh ini kata dia, pihaknya juga belum menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait investasi ilegal tersebut.

“Saat pencabutan izin pihak kelurahan juga ikut serta dan ditandatangani oleh saksi-sakni yakni Lurah Dufa-Dufa Sirajudin S Radjab, kemudian dari Bagian Hukum Setda kota Ternate, A Junaidi F dan Disperindag, Lakamisi,” cetusnya. (*)

 

Editor: Narjo Usman

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut