Soal DBH, BPKAD Pemprov Bantah BPKKD Haltim

  • Bagikan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Malut, Ahmad Purbaya

SOFIFI – Pernyataan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halamahera Timur, Abdurahman Abdurajak, yang menyebutkan Permerintah Provinsi Maluku Utara belum membayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten Haltim untuk triwulan III dan IV tahun 2017. Hal ini kemudian dibantah oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuanagn dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Purbaya, yang mengatakan sudah membayar hingga triwulan III.

“DBH untuk seluruh Kabupaten dan Kota sudah dibayar hingga triwulan ke III,” kata Purbaya saat ditemui di meeting room royal resto Ternate, Minggu (28/1/2018).

BACA JUGA:  Pemprov Gantung DBH Haltim Dua Triwulan

Purbaya menjelaskan, untuk triwulan III sudah dibayarkan beberapa waktu lalu, akan tetapi untuk triwulan IV akan dibayarkan pada awal tahun ini.

“Memang pembayarannya itu pada awal tahun ini, setelah kita melihat semua datanya,” ujarnya.

Sebelumnya, diketahui DBH Haltim mencakup lima sumber pajak yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP) dan Pajak Rokok. (*)

 

Editor: Ong

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut