Protes Nilai PBB, BP2RD Siap Nilai Ulang Rumah Ikbal Ruray

  • Whatsapp
Kepala BP2RD Ternate A Yani Abdurahman

TERNATE- Keberatan yang sampaikan Wakil Ketua II Dewan Perewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate M. Iqbal Ruray terkait penempelan stiker penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan besaran biaya pajak per bulan Rp 11 juta ditanggapi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Ternate, Ahmad Yani Abdurrahman.

Menurut Ahmad Yani saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/1/2018) menyampaikan, penempelan stiker tersebut hanya bersifat pemberitahuan dan mengingatkan.

Muat Lebih

“Saya kira itu tidak ada masalah, karena hanya bersifat pemberitahuan dan mengingatkan saja,” ungkapnya.

Dia  mengaku, sebelum menempel stiker, pihaknya sudah beberapa kali menyurat ke pimpinan DPRD. Sehingga kata dia, hal itu tidak ada masalah karena sudah selesai.

BACA JUGA: Rumah Ditempel Stiker Penunggak Pajak, Wakil Ketua DPRD Terusik

Terkait besarnya biaya pajak per tahun Rp 11 juta, kata dia, itu bukan penetapan yang dilakukan oleh BP2RD, tapi besaran biaya itu sudah ditetapkan sebelum pengelolaan PBB ini diserahkan ke BP2RD.

“Besaran biaya ini tidak ditetapkan oleh kami, kami hanya melanjutkan nilai PBB yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama saat masih mengelola PBB. PBB ini diserhakan ke kami itu ditahun 2014,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengaku tidak ada masalah dengan keberatan yang disampaikan oleh Iqbal Ruray yang meminta untuk menilai ulang.

“Jika Pak Iqbal Ruray merasa keberatan ya tidak apa-apa, kita akan menilai ulang. Karena penilaian ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP-Pratama), maka kita juga akan meminjam tenaga penilai dari KPP Pratama juga, karena mereka punya kualisifikasi penilai yang profesional dan terakreditas,” ungkapnya.

Menurutnya, masalah ini sama seperti yang terjadi pada salah satu anggota Dewan Perwakikan Daerah (DPD) RI, Abdurrahman Lahabato.

“Masalah ini sama seperti masalah pak Abdurrahman Lahabato, dan dia meminta untuk menilai ulang dan kami juga suda bersedia untuk lakukan penilian ulang tapi Abdurrahman Lahabato tidak mau, karena ada dua kemungkinan jika dilakukan penilaian ulang, yaitu apakah dia turun ataukah naik,” paparnya.

Kata dia, untuk cara penilaian itu adalah masalah teknis, karena banyak indikator yang dipakai, salah satunya adalah nilai tanah dan nilai bangunan.

“Banyak wajib pajak di Kota Ternate yang sudah kita beri tahu tapi mungkin karena sibuk sehingga tidak menggubris, contohnya seperti Abdurrahman Lahabato yang tinggalnya di Jakarta sehingga kalau kita menyurat itu susah, sehingga kita juga tempel stiker penunggak PBB, tapi itu tidak masalah karena bersifat mengingatkan,” cetusnya.

Ahmad Yani mengaku, sebelum tim BP2RD turun melakukan penempelan stiker PBB, pihaknya sudah membalas surat dari Iqbal Ruray. (*)

 

Editor: Ong

Pos terkait