Belum Ada Regulasi Pemda Mengatur Perekrutan P3K

  • Bagikan
Kabag Hukum dan Organisai Setda Haltim, Ardiyansah Sangaji

MABA – Dalam menenggapi apa yang menjadi tuntutan masa aksi dari Elemen Pemuda Bersatu Halmahera Timur (Haltim), terkait dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) Dinas Kesehatan (Dinkes), bisa disiati dalam regulasi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun Kepala Bagian Hukum dan Organisai Setda Haltim, Ardiyansah Sangaji mengaku, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan perekrutan P3K.

Dirinya menjelaskan, jika apa yang telah dilakukan oleh pihak Dinkes, tentunya sudah berdasarkan dengan perturan yang ada. Sebab selama ini  perekrutan P3K di seluruh SKPD, semuanya dikembalikan ke masiang-masing SKPD.

“Jadi soal perekrutan itu dikembalikan ke masing-masing SKPD, karena tidak ada regulasi yang mengatur untuk berkoordinasi dilintas intansi terkait, sehingga tak perlu berkoordinasi. Namun disaat masuk pada fase SK, baru dilakukan koordinasin tingkat instansi,”kata Ardiyansah kepada wartawan, Selasa (30/1/2018).

Menurutnya, apa yang dilakukan Kadinkes tidak ada salahnya, sebab hampir seluruh SKPD yang ada di Haltim, saat  melakukan perekrutan P3K, dilakukan oleh SKPD masing-masing, karena itu sudah menjadi kewenangan SKPD tersebut.

“Untuk itu, sesuai dengan pagu yang ada di masing-masing SKPD, maka direkrutlah sesuai kebutuhan. Dan selama ini seluruh SKPD melakukan hal yang sama, Sementara STR itu adalah syart formil bagi tenaga kesehatan untuk miliki, karena ini berdasarkan aturan,” pungkasnya.

Meski begitu, lanjutnya, untuk menyikapi apa yang menjadi tuntutan masa aksi tersebut, tentua akan dibentuk timuk untuk melakukan investigasi, namun hal ini juga nantinya akan kembali berkoordinasi dengan pimpinan.(*)

 

Editor: Narjo Usman

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut