Iqbal Ruray Nilai BP2RD Keliru

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Ternate, M. Iqbal Ruray

TERNATE- Setelah memprotes nilai  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  yang mencapai Rp 11 juta, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate M. Iqbal Ruray mempersilahkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate untuk melakukan penilaian ulang  PBB miliknya. Akan tetapi dia menegaskan BP2RD keliru dengan nilai tersebut.

Iqbal menyebutkan, penetapan harga PBB sudah tentu memiliki dasar, seperti luas bangunan, luas tanah dan lain-lain, tapi juga harus dilihat kondisi tanah, kemudian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan sebagainya. Ia menilai, BP2RD keliru jika penilaian PBB didalamnya termasuk mobiler, fasilitas rumah dan sebagainya.

“Justru yang diharapkan itu adalah BP2RD melakukan penilaian ulang, karena sudah pasti nilai PBB yang diterapkan itu memiliki dasar, tapi harus dilihat dengan kondisi tanah dan NJOP-nya berapa, kemudian mereka juga harus buat pembanding dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya supaya penetapan PBB itu seragam, seperti penetapan STNK motor, mobil dan sebagainya, supaya jangan terkesan ada yang murah dan ada yang mahal padahal barangnya sama,” katanya saat dikonfirmasi KabarMalut, Selasa (30/1/2018).

Ikbal mengaku, tidak ada masalah jika BP2RD dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat PBB, tapi harus ada keseragaman harga yang berlaku di seluruh rumah itu lebih bagus.

“Jika BP2RD melakukan penilaian ulang, harus disesuaikan dengan seluruh objek pajak yang ada di kota Ternate. Contohnya punya saya Rp 11 juta per tahun dan di sekitar rumah saya itu Rp 7-8 juta per tahun itu tidak ada masalah. Tapi kalau punya saya Rp 11 juta dan di sekitar saya yang juga punya rumah mewah hanya ratusan ribu kira-kira bagaimana?, itu saya bukan tidak mau bayar pajak, tapi saya kurang sepakat karena perbedaan harga yang begitu menyolok,” cetusnya.

Lanjut dia, pihaknya menyurat ke BP2RD untuk melakukan penilaian kembali jangan sampai ada kesalahan dan lain-lain.

“Tapi kalau sampai sudah dilakukan penempelan stiker penunggak PBB dan lain-lain ini kan hal yang memalukan, negeri ini dibangun mangkali mau bikin malu-malu orang apa?, terlepas dari ini kita kan mitra, kita sering lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bagaimana cara meningkatkan PAD dan penertiban pajak tapi disisi lain dilakukan seperti ini kan tidak wajar, saya kan bukan tidak mengubris PBB, dari kemarin-kemarin kan saya sudah menyurat, tapi kenapa BP2RD ambil langkah seperti ini,” tandasnya.

Ia mengaku, surat balasan dari Kepala BP2RD, Ahmad Yani Abdurrahman itu tidak ada alasan, dan hal itu telah sampaikan langsung ke Ahmad Yani.

“Surat yang dibakas oleh BP2RD itu tidak ada alasan, dan itu saya sudah sampaikan ke dia, masa dalam surat itu ada satu item menyebutkan karena saya ini anggota DPRD, bukan seperti itu hitungannya, pemberlakukan Objek Pajak itu harus berlaku sama rata untuk semuanya melihat dari luas bangunan dan lain-lain. Sehingga saya mengajukan keringanan itu karena ada sesuatu yang ganjil,” ucapnya.

Ia menilai, penjelasan kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurrahman terkait penilaian PBB termasuk isi rumah dan kemudian pekerjaan dan lain-lain itu keliru.

“PBB ini kan Pajak Bumi dan Bangunan, dan itu tidak termasuk mobiler dan sebagainya, masa PBB kok dihitung sampai isi rumah kamar mandi berapa dan sebagainya. Saya baru pernah dengar kaya begini, menurut saya kepala BP2RD itu keliru kalau bilang hitungannya kaya begini,” tegasnya. (*)

 

Editor : Ong

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut