Abaikan Kebutuhan Masyarakat, Kebijakan Penganggaran Sesuai Selerah Pejabat

  • Bagikan
Ketua APDESI Halbar, Rustam Fabanyo

JAILOLO – Pernyataan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Halmahera Barat (Halbar), Sayuti Djama terkait program daerah dan desa disinkronkan, dinilai  Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) adalah hal wajar.

Namun realitasnya keberpihakan Pemerintah Halbar dalam setiap kebijakan penganggaran terkesan menggunakan selerah pejabat. Dan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Halbar.

“Pernyataan Kepala BP3D masih hal wajar, tetapi yang terjadi program daerah dari penganggaran hanya berdasarkan selerah pejabat dan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ungkap Ketua APDESI Halbar, Rustam Fabanyo kepada KabarMalut, Rabu (31/1/2018).

Lanjut Rustam, dari permasalahan tersebut, secara kelembagaan APDESI mengajak Pemkab Halbar untuk duduk bersama. Dengan tujuan, untuk bisa satukan dan sinkronkan setiap program antara Pemda dan Pemdes.

“Karena setiap program Pemda objeknya tetap ke desa, sehingga ini wajib dilakukan,” ajaknya.

Sesuai pernyataan Pemkab atas program prioritas rencana pembangunan desa baik dalam jangka lima tahun maupun program tahunan tetap ditampung di Musrembang. Menurutnya, sangat baik dilakukan berdasarkan visi misi Bupati yang masuk dalam RPJMD.

“Pernyataan Pemkab sangat baik dilakukan tetapi sayangnya tidak sesuai dengan kenyataan,” cetusnya.

Rustam mengatakan, Pemkab Halbar harus jauhkan sikap masa bodoh dan alergi koordinasi dengan lembaga APDESI, karena kalau tidak lembaga APDESI juga bisa bersikap. (*)

 

Editor: Narjo Usman

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut