Bupati Halteng Didemo Terkait Pelayanan Air Bersih

  • Bagikan
Masa aksi menuntut pelayanan air bersih di kantor Bupati Halteng

WEDA – Ikatan Mahasiswa Pelajar Were Maluku Utara (IPMA-WERE Malut), sekira pukul 10:30 WIT tadi, menggelar aksi di halaman kantor bupati  Halmahera Tengah (Halteng), massa  menyampaikan orasinya dengan tuntutan pelayanan air bersih di Halteng.

Koordinator Lapangan (Korlap), Safri Yusup mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Halteng yang baru dilantik untuk memperhatikan pembanguanan air bersih, sehingga masyarakat dapat menikmati air bersih, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2.

“Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kutipan ayat konstitusi di atas terlihat dengan jelas, bahwa negara bertangung jawab penuh mengelola sumber daya alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat,” ungkap Safri, Rabu (31/1/2018).

Safri menyebutkan, faktanya masyarakat merasakan krisis air besih di Halteng dan terlebih khususnya di Kota Weda, yang dikenal dengan pelayanan air bersih sangat buruk dan menjadi keluhan masyarakat.

“Saat ini bukan lagi hal yang baru dan kami menganggap bahwa PDAM gagal dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat,” katanya.

Massa aksi berharap agar keluhan masyarakat ini menjadi perhatian Pemkab Halteng, sehingga dapat mengevaluasi PDAM agar memperbaiki pelayanan air bersih kepada masyarakat. Setelah menggelar aksi selama satu jam, kemudiaan masa aksi menemui bupati di ruang kerjanya dan diterima langsung oleh Bupati Halteng  Edy Langkara dengan didampingi oleh Plt Kadis PU Sardjan Daud, Staf Ahli Pemda Halteng Syarif Nurdin, Kabag Humas dan Protokoler Taher Dji Husen. Namun pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.

Seusai hearing secara tertutup perwakilan mengatakan bahwa Bupati akan menindak lanjuti tuntutan aksi dan Bupati akan memanggil langsung instansi terkait untuk mempertanyakan sejumlah progres kerja air bersih.

Diketahui,  sebelumnya PDAM berjanji diberikan jangka waktu selama 1 bulan (Januari) untuk penyedian air bersih.

“Bupati juga memberikan tambahan waktu selama 1 minggu ke depan untuk kembali membenahi permasalahan tersebut, namun apabila belum juga terealisasi maka Bupati akan memberikan sanksi tegas,” jelasnya. (*)

 

Editor: Ong

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut