Bupati Halteng Lantik Dua Kadis Tidak Ikut Asesmen

  • Bagikan
Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemda Halteng

WEDA – Meski baru sebulan lebih menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Edi Langkara sudah mulai merombak kabinetnya. Pelantikan pejabat pratama, administrator dan pengawasan yang dilakukan Bupati Halteng ini, menui berbagai masalah.

Amatan KabarMalut, saat pelantikan berlangsung, satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat undangan untuk dilantik, tidak ada namanya dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, akibatnya ASN yang mengenakan seragam hitam putih ini, duduk termenung sendiri di kursi karena tak kunjung dipanggil namanya oleh MC.

Salah satu ASN yang tidak dipanggil namanya yang duduk dideretan kursi kosong termenung dan bingung

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Halteng, Hairia ketika dikonfirmasi salah satu ASN yang tidak dilantik mengaku, ASN tersebut namanya sudah dibacakan sesuai SK.

“Namanya sudah dibacakan dalam SK tadi,” tepis Hairia kepada wartawan, Kamis (1/2/2018).

Kepala BKDSDM Halteng, Hairia nampak sibuk mecari nama ASN yang belum dipanggila namanya yang masih duduk

Hairia menyembunyikan nama dan jumlah pejabat yang dilantik untuk diketahui publik dengan dalil masih perlu perbaikan.

“Belum rapih nanti saja,” singkatnya, sambil gegas meninggalkan wartawan.

Sementara itu, Ketua Komunitas Ngaku Rasai, M Juardi Salasa mengatakan, pelantikan yang dilakukan Bupati Edi Langkara dianggap keliru karena dua Kepala Dinas (Kadis) yang dilantik, diketahui belum mengikuti asesmen.

“Menurut kami dari Komunitas Ngaku Rasai agak keliru, karena Kadis Pertanian Ismail Sangaji dan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Arif Jalaludin yang dilantik tadi, belum mengikuti asesmen dan peraturan seleksi,” ungkap Juardi.

Menrutnya, ada beberapa kepala dinas yang dilantik bupati, seharusnya menjadi PLT atau paling tidak Sekertaris lebih dulu jika mengacuh pada UU. Namun Bupati Edi memaksan melanti dengan mengabaikan aturan yang berlaku.

“Bagi kami sangat meyalahi aturan dan tidak sesuai dengan mekanisme dan persodur semestinya,” terangnya. (*)

 

Editor: Narjo Usman

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut