Kejagung Lakukan Studi Kelayakan Pembangunan Kejari di Haltim

  • Bagikan
Kejagung RI yang didampingi Kejari Tidore beserta staf, melakukan tatap muka dengan Pemkab, yang didampingi Sekda Haltim, Moh Abdu Nasar, serta dihadiri sejumlah pemimpinan SKPD Haltim

MABA – Dalam menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), terkait dengan pembanguan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Haltim,  Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), pada  Rabu (21/2/2018) melalui Biro Janna, melakukan studi kelayakan  usulan tersebut.

Dalam studi kelayakan pembanguan kantor tersebut,  Kejagung RI yang didampingi Kejari Tidore beserta staf, melakukan tatap muka dengan Pemkab, yang didamping Sekda Haltim, Moh Abdu Nasar, serta dihadiri sejumlah pemimpinan SKPD Haltim, yang diselenggarakan di ruang rapat eselon Kantor Bupati Haltim.

Dalam tatap muka tersebut, Kepala Bagian Organisasi Kejagung RI, Eko Siwi Iryani, jika kedatangan dirinya yang didampingi Kaur Protokoler Kejari M.Sahlan Drakel, Kaur Perlengkapan Kejari Agus Sahlan, mengatakan kedatangannya di Haltim agendanya adalah  menindaklanjuti usulan pembentukan Kejari Haltim.

“Memang saya lihat potensi lokasinya yang sangat luas, dan memang tidak terjangkau jika digabungkan dengan Kejari di Tidore, jadi kalau kita mengacu pada undang-undang yang menyebutkan setiap kabupaten/kota harus memiliki Kejari itu sangat perlu dan layak,” terangnya.

Lanjut dia, selain pembentukan Kejari di Haltim, ia juga berharap  sistem pelayanan pengadilan terpadu selain dari polres dan kejari,  pengadilan negeri juga  secepatya bisa dibentuk dalam rangka  untuk mendukung adanya pelayanan hukum pada masyarakat Haltim.

Sementara untuk hasil studi kelayakanya, Eko mengaku, akan menyampaikan ke Kejagung dan ditindaklanjuti ke Presiden guna ditindaklanjuti.

“Diharapkan kerja sama dan bantuan dari Pemkab Haltim guna menyediakan fasilitas sementara untuk digunakan demi mempercepat operasi Kejari di Haltim. Sementara pembangunan kantor dan gedung sementara baru moratorium,  oleh karena itu harus mununggu keputusan presiden dan itu cukup lama sehingg untuk mempercepat operasi kita membutuhkan dukungan pemda,” tuturnya. (HS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut