Kapolda Malut Hadiri Penandatanganan MoU DD Pemkab dan Polres Halbar

  • Bagikan
Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Achmat Juri dan Bupati Halbar, Danny Missy, didampingi Kapolres Halbar dan Kabid Humas Polda Malut dalam konfrensi pers

JAILOLO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)  Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Achmat Juri, menghadiri Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dengan Polres Halbar tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018. Sekaligus, Pengukuhan Bhabinkamtibmas, di aula Bidadari Lantai I Kantor Bupati, Rabu (7/2/2018).

Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Achmat Juri, dalam konfrensi pers mengatakan, tujuan dari kerja sama dalam Pengawasan DD antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian adalah untuk lebih meningkatkan Efisiensi Pengelolaan DD sehingga program dari Pemerintah Pusat benar-benar bisa dilakukan secara maksimal.

Dari hasil kerja sama ini, Untuk itu ia mengajak, semua saling bahu – membahu mengawal Penggunaan Dana Desa (DD), dan apabila terdapat kejanggalan yang dihadapi. maka para Bhabinkamtibmas bisa berkoordinasi dengan Dinas terkait. Baik itu melalui Dinas PMPD dan Inspektorat daerah sehingga penyelesaian permasalahan penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan Prosedur, serta aturan yang ada.

Sementara Bupati Halbar, Danny Missy mengatakan, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya melalui pelaksanaan metode pemahaman antara Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD. Sehingga itu, menjadi pedoman perjanjian kerjasama antara pemerintah Daerah Kabupaten dan Kepolisian.

Menurutnya,  ini merupakan langkah positif dengan harapan dapat mengoptimalkan fungsi terhadap pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Apalagi anggaran tersebut adalah satu sumber pendapatan dari pengelolaan keuangan desa.

Apalagi pelaksanaan kewenangan lokal, lanjut Danny, yang telah dilakukan pemerintah dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah dari sisi pembangunan manusia dan kebudayaan daerah. Untuk melakukan pengawasan operasional dari pengawasan dana tersebut meliputi kegiatan infrastruktur desa dan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang ada di desa itu sendiri.

Sedangkan Kepala DPM-PD Halbar, Asnath Sowo dalam laporannya menyampaikan, dari hasil implementasi DD di Kabupaten Halbar selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dan untuk tahun 2015 DD dialokasikan dengan total anggaran sebeaar Rp 45 miliar, sementara di tahun 2016 dengan total anggaran Rp 11 miliar, dan ditahun 2017 sebesar 129 miliar, yang sudah di realisasi 100 persen dari rekening kas Umum Daerah ke rekening desa pada Desember 2017. Untuk diketahui, DD 2018 diatas  dari 169 desa di wilayah Halbar dengan total Rp 165 miliar. Sehingga itu,  lanjit Asnath,  terjadi perubahan rincian DD menurut Daerah Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2018. Dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan Pagu Anggaran dan perubahan regulasi terkait dengan tata cara pembagian dan penetapan rincian DD di setiap Kabupaten/Kota tahun anggaran 2018.

Dalam rangka mendorong produktivitas dan efisiensi tentang penggunaan DD, Asnath mengaku pihaknya membutuhkan peran serta semua pihak dan masyarakat desa dan BPD, dalam proses perencanaannya sehingga diharapakan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa tersebut dapat berjalan dengan Maksimal.

Apalagi Pemerintah pusat melalui menteri Desa, Menteri dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian kerjasama yang selanjutnya dijabarkan secara teknis dan selanjutnya akan menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka pelaksanaan melakukan kerjasama pengawasan dan penanganan DD. Sehingga Pemerintah Daerah pada aspek yang lain juga berupaya melakukan fitalisasi dan pembinaan guna peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur Pemerintah Desa selaku pengelola keuangan dan Aset Desa, diharapkan mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa secara maksimal, maka Pemerintah Desa dan Pemerintah daerah telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Ternate dan koordinator pendamping wilayah Maluku Utara dalam melaksanakan pelatihan -pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa, BPD, Pengurus Bumdes bahkan seluruh stakeholder lainnya.

Sekedar diketahui, kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Malut Brigjen Pol Achmat Juri, Bupati Halbar Danny Missy, Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, Wakil Ketua II DPRD Kab Halbar, Nikodemus H David, Kapolres Halbar AKBP Bambang Wiriawan, Kajari Halbar A. Satya Makandea, mewakili Dandim 1501/Ternate (Pabung Halbar) Mayor Inf Marjaka, Sekda Halbar M. Syahril Abd Rajak,  serta para Asisten, Staf Ahli,  dan pimpinan SKPD, Para Camat se Kabupaten Halbar, Danramil 1501-03, 1501-04, 1501-05 dan 1501-06, Kapolsek Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Ibu dan Loloda, dan Para Kades se-Halbar, Para Babinsa Jajaran Kodim 1501/Ternate Wilayah Jaisilo, Para Bhabinkamtibmas Jajaran Polres Halbar. (*)

 

Editor: Narjo Usman

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut