Musda KNPI Diwarnai Aksi Walk Out

  • Bagikan
Suasana Musda DPD II KNPI Kabupaten Halmahera Utara

TOBELO – Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI kabupaten Halmahera Utara yang berlangsung dua hari lalu yang menetapkan Chriatian Muloko sebagai ketua KNPI terpilih dinilai syarat intervensi politik. Ini dikarenakan saat tahapan pemilihan yang berlangsung minggu pukul 01:45 WIT dini hari, sejumlah OKP yang tidak diakomodir seperti GMNI dan IMM ikut hadir dan memberikan hak pilih.

“Mereka tidak diakomodir karena bergabung pada KNPI versi yang lain. Mereka bisa hadir saat musda hanya sebatas peninjau tapi tidak diberikan hak pilih sementara faktanya mereka diberikan hak suara. Ini artinya ada intervensi politik dari pihak lain,” jelas Plt Ketus DPD II KNPI kabupaten Halmahera Utara Porda Amana yang dikonfirmasi KabarMalut malam ini.

Bukan hanya itu, sejumlah intervensi diakui Porda terjadi karena campur tangan pihak lain sangat terlihat jelas saat pemilihan berlangsung. Salah satu contohnya ada oknum yang mengaku ketua DPK KNPI kecamatan Tobelo Timur hadir memberikan hak suara padahal sebagai Plt ketus KNPI, Porda mengakui tidak pernah memberikan SK kepemimpinan di kecamatan Tobelo Timur.

“Ada yang hadir mengakui sebagai ketua DPK kecamatan Tobelo Timur padahal kami DPD II tidak pernah memberikan SK untuk yang bersangkutan,” beber mantan bendahara PKPI ini.

Atas sejumlah pelanggaran inilah, pihaknya memilih walk out dari ruang sidang bersama sekretaris DPD I KNPI Malut yang juga pimpinan sidang dan tidak memberikan suara terhadap kandidat manapun. Diakuinya, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan polemik Musda ini di DPD I KNPI provinsi Maluku Utara.

” Tetap pihak DPD I kami surati secara resmi,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, sekretaris DPD I KNPI provinsi Maluku Utara, Anton Ilyas yang juga hadir pada musda dini hari tersebut mengakui walk out dirinya dari ruang Musda dikarenakan tekanan psikologis.

“Kehadiran saya di sini tidak memihak kandidat siapapun. Tapi karena ada laporan dari DPD II terkait sejumlah pelanggaran makanya untuk menjaga independensi saya memilih walkout,” jelasnya.

Menurutnya, keputusan untuk walk out dan tidak memberikan hak suara untuk kandidat siapapun pun sudah ia komunikasi dengan DPD II, OKP dan kandidat.

Terkait ketidakpuasan DPD II KNPI Halut dengan hasil Musda, ia mengakui akan melaporkan hal ini ke DPD I KNPI provinsi Maluku untuk dikaji sesuai AD/ART KNPI.

” Hasil putusan rapat  DPD I bagaimana nanti akan kami laporkan di DPD II. Yang pasti sejumlah laporan ini akan kami rapatkan,” tambahnya.

Ia sendiri mengakui kecewa dengan sejumlah pelanggaran yang terjadi saat Musda berlangsung.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut