MPI Tolak Wacana Musda Ulang KNPI Halut

  • Bagikan
Ketua MPI Halut, Yudihard Noija

TOBELO – Walaupun hasil Musda DPD II KNPI kabupaten Halut yang menetapkan Christian Muloko, dinilai sebagian pihak tidak sah karena melanggar sejumlah aturan, namun bagi Mejelis Pemuda Indonesia (MPI) kabupaten Halut hal tersebut sudah sesuai prosedur dan ADRT KNPI.

“Musda yang dilakukan sudah sah dan sesuai aturan untuk itu tidak ada wacana musda ulang. Selaku ketua MPI saya tolak wacana itu,” jelas ketua MPI kabupaten Halut, Yudihard Noija yang dikonfirmasi KabarMalut.

Menurut pria yang akrab di sapa Nani ini, polemik maupun caos yang terjadi saat musda KNPI berlangsung adalah hal lumrah yang merupakan dinamika pemuda dalam berorganisasi sehingga tidak perlu diperlebar untuk mencari ‘ kambing hitam’.

Menurutnya, tudingan mantan karateker ketua KNPI kabupaten Halut Porda Amana bahwa dua OKP yakni GMNI dan IMM serta DPK kecamatan Tobelo Timur yang tidak direkomendasi namun tiba-tiba hadir memberikan suara saat musda adalah hal yang keliru karena hal itu sudah mendapat persetujuan dari panitia Musda.

“Ketua DPK Tobelo Timur hadir karena diundang, dan OKP yang hadir itu atas persetujuan panitia karena mereka sudah menyatakan sikap bergabung di KNPI yang ini. Justru yang kami sayangkan DPD I dan II berada di ruang Musda tapi memilih abstain saat pemilihan berlangsung,” jelas mantan ketua KNPI ini.

Untuk mencegah konflik berkepanjangan, pihaknya mengaku sudah menyiapkan jadwal bersama ketua KNPI terpilih untuk membentuk struktur organisasi yang kemudian akan dikirimkan ke DPD I KNPI provinsi Maluku Utara sebagai syarat dilakukannya pelantikan.

Bahkan dengan tegas Nani meminta agar mantan PLt ketua KNPI Halut untuk tidak lagi membesarkan masalah yang terjadi dalam ruang Musda pada Minggu dini hari lalu sehingga memancing perhatian pihak lain untuk beropini liar.

Disisi lain, polemik Musda DPD II KNPI Halut ini juga menyita perhatian anggota komisi I DPRD kabupaten Halut, Yubelina Simange. Srikandi fraksi Demokrat ini bahkan menegaskan jika dualisme KNPI di kabupaten Halut tidak diselesaikan, maka hal itu akan berpengaruh terhadap anggaran KNPI yang di ploting tiap tahun dalam APBD kabupaten Halut.

” Kalau dualisme terus terjadi, kami bisa saja menahan anggaran KNPI untuk tidak dicairkan menunggu sampai dualisme di selesaikan,” Tegasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut