Soal Temuan BPK, Gaji Bendahara Bagian Umum Terancam Dipotong

  • Bagikan
Wakil Bupati Halmahera Timur, Muhdin Ma'bud

MABA – Terkait dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, pada  anggaran Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) baik dalam daerah maupun luar daerah, di  Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), pada tahun 2016 berkisar Rp 1,5 Milyar. Dipastikan gaji bendahara akan dipotong jika harus mengembalikan temuan tersebut menggunakan uang daerah.

Hal tersebut, dikatakan Wakil Bupati Haltim, Muhdin Ma’bud, di halaman Kantor Bupati Haltim, Senin (12/2/2018), Ia menjelaskan, dalam  pengembalian temuan tersebut, tentunya  tidak bisa menggunakan uang daerah dan jika ditemukan ada yang mengembalikan menggunakan uang daerah maka gaji yang bersangkutan akan dilakukan pemotongan.

“Tidak ada aturan yang mengatur tentang pegembalian harus menggunakan uang daerah, masa pakainya per orang tapi gantinya harus menggunakan uang daerah, jadi kalau bendahara sengaja mengembalikan menggunakan uang daerah, maka gajinya akan di potong,” Tegasnya

Lanjut Muhdin, jika dalam penyampaian laporan apabila ada kekurangan dan lainya maka yang bersangkutan harus memenuhi, bahakan tahapan terakhir adalah tuntutan ganti rugi.

“Tetapi hal ini nanti akan dilakukan pemuntakhiran tindak lanjut temuan tersebut kemudian berkasnya disampaikan ke BPK,”tutupnya (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut