Beredar 3 Kades Maba Tengah Foto Bersama Dengan Salah Satu Cagub

  • Bagikan
Tiga kepala Desa Maba Tengah dengan salah satu pasangan calon gubernur

MABA – Meski telah berulang kali pihak pengawasan pemilu, dalam hal ini Panwaslu Haltim, telah menyampaikan larangan bagi ASN dan termasuk Kepala Desa (Kades)  terlibat dalam politik praktis, namun saat ini beredar foto tiga Kades dari Maba Tengah Kabupaten Haltim, yang berfoto bersama dengan salah satu pasangan calon gubernur Maluku Utara. Parahnya, foto tersebut tersebar di sosial media (sosmed).

Hal ini terlihat di salah satu akun facebook, milik M Abbas, yang memposting foto sejumlah warga melakukan foto bersama dengan salah satu calon gubernur, yakni Muhammad Kasuba (MK). Dan, dalam postingan tersebut ditulis tiga kepala desa Maba Tengah melakukan politik parktis, dengan melakukan  pertemuan bersama salah satu kandidat.

Tiga kepala Desa Maba Tengah dengan salah satu pasangan calon gubernur. (Foto: facebook)

“3 kepala desa di Kec Maba Tengah terlibat politik praktis, melakukan pertemuan dengan salah satu kandidat gubernur Maluku Utara…panwas  Haltim pssi…,” tulis M Abbas, dalam postingan foto tersebut. Tertanggal, Selasa (13/2/2018).

Sementara itu, informasi yang dihimpun, tiga kepala desa yang melakukan foto bersama dengan salah satu cagub tersebut, yakni Kepala Desa Maratana Jaya John Pilat, yeng mengenakan batik warna putih dan ditengah yang mengenakan kemeja batik merah muda Kades Dorolamo Robert Rampa serta disebelahnya Kades Yawanli Hasan Hi Ali, yang menggenakan kemeja putih.

Sehingga itu, dengan beredarnya foto ketiga kades tersebut dalam waktu dekat ini, pihak Panwaslu Haltim akan melakukan pemanggilan ketiga kades, guna dimintai klarifikasi.

“Sementara masih ada kegiatan jadi direncanakan pemanggilanya minggu depan,” kata Ketua Panwaslu Haltim, Sutarman Kadir.

Ia juga menjelaskan, jika keterlibatan Kepala Desa dalam politik, tentunya dilarang dalam undang-undang nomor  6 Tahun 2006, Pasal 24 Huruf G Undang undang Desa, SE Mendagri No 273/3772 tertanggal 11 Maret 2016, serta Pasal 70 UU No 10 Tahun 2016, yang  melarang kepala Desa terlibat dalam politik praktis. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut