Pemkab Halteng Terima Rapor SAKIP Dari Pemerintah Pusat

  • Bagikan
Penyerahan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB RI) Asman Abnur kepada Pemda Halteng

WEDA – Dibawah kepemimpinan Bupati Edy Langkara dan Wakil Bupati Abd Rahim Odeyani yang baru dilantik dua bulan lalu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), sudah membuat prestasi ditingkat nasional dalam hal Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyerahan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB RI) Asman Abnur kepada Pemda Halteng yang diterima langsung Wakil Bupati Abd Rahim Odeyani bertempat di hotel Tentram Yogjakarta, Selasa (13/02/2018).

Penyerahan Hasil Evaluasi diwilayah III yang diterima 12 propinsi dan 184 kab/kota di Indonesia salah satunya Kabupaten Halteng, Provinsi Maluku Utara. Penyerahan rapor adalah satu bagian terpenting dari kontrol pemerintah pusat kepada daerah yang hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar dan instrumen bagi bupati serta wakil bupati seluruh Indonesia.

Penyerahan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB RI) Asman Abnur kepada Pemda Halteng

“Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Halmahera Tengah, khususnya pimpinan SKPD yang menangani langsung pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kabag Humas dan Protokoler, Yusmar Ohorella melalui rilisnya yang diterima kabarmalut.co.id, Selasa (13/02/2018)..

Wakil Bupati Abd Rahim Odeyani mengapresiasi apa yang didapat Kabupaten Halteng. Ia berharap kedepan predikat ini harus ditingkatkan dari predikat C ke B dan A. Dimana Kabupaten Halteng mendapat nilai 30,02 predikat C.

“Tentu kita semua punya tanggung jawab bersama untuk benahi dan ditingkatkan terkait dengan kinerja bagi setiap SKPD,” kata Abd Rahim seperti dikutip dalam rilis.

Menurutnya, program dan penganggaran disetiap SKPD harus terukur dan benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan daerah. Selain itu penting dilakukan pengawasan dan evaluasi disetiap kegiatan yang dilaksanakan.

“Hentikan yang namanya program copy paste. Harapan juga kepada setiap SKPD agar memiliki inovasi dan kreatifitas demi pelayanan yeng terbaik untuk masyarakat. Program-program kedepan yang akan dilaksanakan harus didasarkan pada visi, misi bupati dan wakil bupati serta dokumen perencanaan lainnya,” harapnya.

“Jika ini dilakukan secara baik dan tepat waktu maka progresnya akan terlihat,” tambah Abd Rahim. (promo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut