Pernyataan Frangky Asal Bunyi dan Terkesan Mengumbar Opini

  • Bagikan
Sekretaris Dinas Kominfo Kehumasan, Statistik dan Persandian Halbar, Sahmi Salim

JAILOLO – Sekretaris Dinas Kominfo Kehumasan, Statistik dan Persandian Halbar Sahmi Salim kepada kabarmalut, Kamis (15/2/2018), menilai pernyataan salah satu anggota DPRD Halbar Franky Luang, asal bunyi dan terkesan mengumbar opini. Dimana sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Halbar ini menyatakan, bahwa program 100 hari Danny dinilai khayalan semata.

“Pernyataan yang dilontarkan asal bunyi dan terkesan hanya mengumbar opini,” cetus Sahmi.

Menurut Sahmi, idealnya sebagai wakil rakyat, yang bersangkutan tidak serta merta membuat pernyataan dan penilaian tanpa mengkroscek secara detail. Sejauh mana setiap langkah program yang telah dijalankan. Bandara Kuripasai misalnya, ada tahapan prosedur yang mesti dilewati hingga sampai pada tahapan pembangunan.

Apalagi studi kelayakan bandara Kuripasai, lanjut Sahmi, sudah dibuat bahkan hasilnya telah dipresentasikan di Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub pada bulan Juni 2017 lalu, dan hasil presentasi itu kemudian menjadi rujukan dalam evaluasi administrasi dan lapangan yang akan dilakukan Kemenhub.

Sahmi menjelaskan, hingga saat ini prosesnya masih berjalan karena pihak Kemenhub sedang menunggu surat dari Pemprov terkait  RTRW dan Tatalok bandara Kuripasai, dan untuk menindak lanjuti hal itu, pemprov melalui Dishub Provinsi Malut pada Januari 2018 kemarin telah menerjunkan tim ke bandara Kuripasai guna mensurvei secara langsung  dan hasilnya bandara Kuripasai dinilai layak.

“Jadi semua ada tahapannya, kita tinggal menunggu,” terangnya.

Kemudian soal anggaran dari kementerian, untuk pembangunan bandara Kuripasai, kata Sahmi, juga telah disepakati. Apalagi tinggal tahapan baik administrasi dan lapangan jika sudah selesai pasti dilucurkan.

Selain itu, Sahmi mengatakan, soal 6 desa, saat ini Pemkab tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Lagi pula, pemerintah daerah melalui Bupati Danny Missy telah berupaya maksimal hingga proses tahapan penyelesaian masalah 6 desa sampai ke tahap akhir, yakni keputusan pemerintah pusat yang didasarkan pada verifikasi faktual oleh Kemendagri di 6 desa beberapa waktu lalu.

“Jadi keliru jika beliau hanya menilai sebelah mata  program yang digagas pemerintah daerah karena semua ada tahapannya,” tutup sahmi. (ags)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut