DPRD Halbar Diminta lebih Mengritisi Kebijakan Daerah

  • Bagikan
Akademisi UMMU, Sahroni A Hirto

JAILOLO – Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) diminta lebih mengritisi kebijakan daerah, sekalipun sebagai partai pengusung . Atas janji Bupati Danny Missy yang belum tuntas.

Walaupun demikian, dari pandangan akademisi perbedaan pendapat antara legislator (DPRD) itu hal biasa, malahan sistem pemerintahan daerah akan berjalan lebih baik.

“Perbedaan pendapat sesama kolega di DPRD, sudah menjadi hal biasa, dalam menyikapi kebijakan pemerintah daerah,” kata Akademisi Universitas Muhammadiyah, Sahroni Ahirto kepada KabarMalut, Minggu (18/2/2018).

Untuk itu,  lanjut Sahroni, walaupun keduanya, memiliki sikap oposisi dan kualiti yang bermaian didalam parlemen dan sikap sentris, sehingga argumennya harus dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, dari aspek evaluasi wajib karena fungsi kontrol oleh DPRD, apalagi program 100 hari kerja Bupati Danny Missy sudah lama tidak terdengar lagi.

“Terjadi perdebatan antara Frangky Luang dan Denny Palar masih cukup bagus, tetapi harus mampu pertanggungjawabkan argumennya,” tandasnya.

Sahroni mengatakan, atas rencana pembangunan bandara Kuripasi yang sudah lama tidak terdengar maka patut dipertanyakannya. Apalagi, uji coba bandara sudah dianggarkan melalui APBD Perubahan Tahun 2018 senilai Rp 1,5 miliar, yang belum memasukan laporannya.

“Nah kalau sudah dianggarkan melalui APBD, maka realisasinya mana dan lagi pula wajar untuk dipertanyakan,” ungkapnya.

Menurutnya, uji kelayakan bandara Kuripasai yang dianggarkan melalui kebijakan daerah, akan berimbas pada pertanggungjawaban keuangan. Dengan begitu, peran DPRD sangat penting melakukan fungsi kontrol. Sehingga dengan begitu, sistem kerja antar lembaga tersebut melalui mekanisme check and ballance yang menuntuk setiap lembaga untuk melakukan kontrol terhadap lembaga yang lain, misalnya DPR terhadap Bupati.

Kontrol tersebut bertujuan menghindari lembaga tertentu misalnya eksekutif bertindak sewenang-wenang dalam mengendalikan roda pemerintahan, maka DPR berhak untuk menentukan sikap terhadap lembaga eksekutif yang bertindak sewenang-wenang.

Hal serupa juga disampaikan oleh Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dade Bubu, mengatakan, berbeda pendapat itu hal biasa antara anggota DPRD, dan tidak ada yang luar biasa.

Apalagi, dari satu pendukung dan diluar dari Partai pendukung. Yang pasti sepanjang itu adanya berbeda dalam rangka pembangunan daerah Halmahera Barat itu positif. Sehingga dengan begitu, Partai pendukung jangan alergi dengan kritik. Oleh karena pemerintah itu harus dikritisi agar tidak terlena. Misalnya, sekelumit keberhasilan dilakukan sesuai dengan janji lainnya belum.

Kalau kemudian, Bupati maupun partai pendukung tidak perlu harus anti kritik, karena ini kepemempinan lain di era demokrasi. Oleh karena itu,  kritik itu biasa dan merupakan ujian.

“DPRD harus kritis, juga partai pendukung yang notabenenya anggota DPRD yang mayoritas, juga jangan diam dengan program yang belum selesai dari hasil yang telah dijanjikan oleh kepala daerah. Tetapi bila memilih diam maka sangat keliruh karena sebagai wakil rakyat,”ungkapnya.

Apalagi, DPRD yang hanya setuju tanpa mempertimbangkan kesalahan Bupati maka eksistensi sebagai wakil rakyat dipertanyakan. Untuk itu, sikap DPRD yang selalu meminta informasi atas penggunaan anggaran maka itu sangat wajar dan positif karena telah meminta kejelasan dan berlebihan tidak masalah karena demi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut