Mediasi Gagal, Kantor Camat Jadi Sasaran

  • Bagikan
Pemalangan kantor Kecamatan Tobelo Utara

TOBELO- Diduga karena tuntutan agar Kades Gorua dan Gorua Utara dipecat tidak diakomodir, puluhan masa aksi yang mengatasnamakan  Aliansi Peduli Masyarakat secara resmi melakukan aksi boikot aktifitas kantor camat Tobelo Utara. Pemalangan pintu utama kantor camat pagi tadi ini dilakukan saat camat Tobelo Utara Taufik Biskali tengah berada di luar daerah.

Menurut Koordinator aksi Rian Jamrud, pemalangan kantor camat Tobelo Utara ini dilakukan karena warga mengaku kecewa terhadap camat yang diduga melakukan pembiaran terhadap kedua oknum kades yang diduga kuat sudah menggelapkan puluhan juta dana desa (DD).

“Laporannya sudah kami laporkan ke inspektorat, tapi kesannya tidak ada tindak lanjut. Bahkan pihak kecamatan terlihat melakukan pembiaran dengan kasus ini,” jelasnya.

Ia membeberkan, total DD yang diduga kuat diselewengkan Kades Gorua Utara berjumlah ratusan juta sejak 2016 lalu meliputi sejumlah item anggaran, diantaranya dana BUMDES Rp 22 juta, bantuan kegiatan PKK Rp 8,5 juta, batuan modal usah mikro Rp 62 juta dan puluhan juta di program lainnya.

“Di Gorua utara tidak pernah ada musyawarah desa baik penetapan RPJM, RKP, bahkan sampai dengan APBDesa unsur masyarakat  tidak dilibatkan,” jelasnya.

Menurutnya selain desa Gorua Utara, lemahnya pengawasan penggunaan DD oleh inspektorat dan stekholder lainya juga terjadi di desa Gorua yang jumlahnya juga ratusan juta rupiah sejak 2016 lalu diantaranya BUMDES Rp 65 juta dan pengadaan satu unit bak sampah senilai Rp 8,7 juta yang hingga hari ini fiktif. Sementara untuk anggaran DD tahun 2017 yakni BUMDES Rp 40 juta, radio Rp 35 juta, serta penggunaan dan pengelolaan PAUD Rp 20,7 juta juga diduga kuat penggunaannya tidak jelas atau tidak tepat sasaran.

“Pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2016 yang nilainya lebih dari Rp 700 juta juga tidak jelas. Kami pastikan anggaran itu akan jadi temuan nanti saat pemeriksaan,” tambahnya.

Dikonfirmasi soal ini, camat Tobelo Utara Taufik Biskali yang sementara diluar daerah menjelaskan, masalah ini sudah pernah ia mediasikan sejak tahun lalu. Bahkan saat ini penanganan kasusnya sudah di tangan inspektorat.

” Bahkan Bupati juga sudah pernah saya laporkan soal masalah ini. Memang masyarakat kesal karena deadline waktu yang diberikan untuk kedua Kades ini mempertanggungjawabkan laporan penggunaan anggaran tersebut sampai saat ini tidak dilakukan,” jelas mantan camat Kao Teluk ini.

Ia menjanjikan sepulang dirinya melakukan dinas di luar daerah, pihak masyarakat dan pemdes dua desa tersebut akan ia panggil kembali untuk mediasi yang kesekian kalinya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut