Sejumlah Paket Pemkab Halbar Belum Tender

  • Bagikan
Ketua ULP Halbar, Herman

JAILOLO – Sejumlah paket proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar), belum juga ditenderkan. Karena masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.

“Untuk sementara terkendala pada SKPD adalah Juknisnya, sehingga tidak bisa buat perencanaan,” ungkap Ketua ULP Halbar, Herman kepada KabarMalut, Jumat (23/2/2017).

Herman menyebutkan, dari sejumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari masing-masing SKPD melalui DAK. Diantaranya, 4 paket proyek Dinas Perhubungan sudah ditenderkan, 1 paket Dinas PU telah ditenderkan dan sementara  puluhan paket masih dalam tahap proses tayang.

“Sedangkan di Dinas Pariwisata dengan 3 paket belum bisa ditayang karena menunggi Juknis. Bukan hanya itu, juga termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) hanya 2 paket untuk pengadaan buku baik diperuntukan sekolah negeri dan swasta senilai Rp 950 juta,” jelasnya.

Sementara 2 paket yaitu IKM dan Pasar sebesae Rp 400 juta di Disperindagkop dari perencanaannya sudah selesai dan tinggal tender fisik. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan 3 paket yang belum masukan permohonan lelang, DKBD hanya 1 paket namun belum masukan permohonan lelang, RSUD 2 paket juga belum ditenderkan, BPBD belum ada karena belum diinput karena masih menunggu Juknis.

“Awal Maret sudah lelang fisik,” tandasnya.

Sementara DAU, lanjut Herman, belum dilakukan tayang karena masih prioritaskan untuk DAK. Walaupun begitu,  DAU belum ada kepastian.

Menurutnya, proyek melalui DAK masih menggunakan sistem SPSE versi lama (3.6), sedangkan untuk DAU sudah gunakan SPSE versi baru (4.2). (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut