SMA di Halteng Pungut Biaya UN

  • Bagikan
SMA Negeri 6 Halteng

WEDA – Menghadapi Ujian Nasional (UN) sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Halmahera Tengah (Halteng), mulai memungut biaya UN yang dibebankan kepada siswa-siswi antara Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta per siswa.

Informasi yang dihimpun KabarMalut, SMA Negeri 2 Halteng di Kecamatan Patani mematok biaya UN sebesar Rp 1 juta, SMA Negeri 6 Halteng di Kecamatan Patani Utara sebesar Rp 750 ribu dan SMA Negeri 8 Halteng sebesar Rp 750 ribu.

Kepala SMA Negeri 6 Halteng,  Sahnaz Hi Ahmad ketika dikonfirmasi mengatakan, biaya UN yang dibebankan kepada siswa itu atas kesepakatan bersama para orang tua wali murid  dengan pihak sekolah melalui rapat.

“Kita lakukan rapat bersama dengan pihak wali murid untuk biaya UN dan orang tua wali murid telah sepakat biaya UN. Jadi bukan pungutan liar kepada siswa,” kata Sahnaz via telpon, Jumat (23/2/2018).

ia mengatakan, penetapan biaya UN hanya untuk mengantisipasi jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di dalamnya termasuk pembiayaan UN terlambat cair. Namun ketika dana BOS cair, maka biaya UN yang diberikan oleh orang tua murid akan dikembalikan.

“Kita juga khawatir jangan sampai dana BOS terlambat sehingga mengganggu pelaksanaan UN. Karena pengalaman dana BOS selalu terlambat cair,” ujarnga.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Halteng, Daud Hi Salam mengaku, pelaksanaan UN 2018 pihaknya membebankan biaya ujian per siswa sebesar Rp 1 juta.

“Iya, kita gelar rapat bersama dengan para wali murid tetapkan biaya UN dan biaya UN bukan ditentukan oleh pihak sekolah, tapi dari orang tua murid,” ujarnya.

Dikatakan, sebelum penetapan biaya UN, pihaknya terlebih awal menjelaskan pengurusan kepada orang tua murid.

“Kita berikan penjelasan biaya menghadapi UN. Setelah orang tua murid dengar apa yang disampaikannya baru orang murid tetapkan besarnya secara bersama,” tandasnya.

Pungutan biaya UN ini hampir terjadi di semua sekolah di Halteng dengan alasan rapat kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua wali murid. Dinas Pendidikan Malut, diharapkan menindak tegas bagi Kepala Sekolah yang menyalanggunkan kewenangan ini. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut