Bupati Klaim Soal 6 Desa & Bandara Kuripasai Kewenangan Pemerintah Pusat

  • Bagikan
Bupati Halmahera Barat, Danny Missy

JAILOLO – Penyelesaian sengketa 6 desa di kecamatan Jailolo Timur dan rencana pembangunan bandara Kuripasai, yang menjadi program 100 hari kerja Bupati Halbar Danny Missy dan Wabup Ahmad Zakir Mando, kini diklaim sudah selesai dan tinggal kewenangan pemerintah pusat bukan lagi kewenangan daerah.

“Sudah menjadi kewenangan Pusat dan bukan lagi daerah, sehingga kita tinggal menunggi hasilnya,”ungkap Bupati Danny Missy kepada KabarMalut, Senin (26/02/2018).

Menurutnya, dari dua item antara 6 desa dan bandara Kuripasai, statusnya sama karena Kemendagri sudah turun melakukan ferivikasi di setiap desa sehingga tinggal menunggu hasilnya. Sedangkan untuk bandara sendiri sudah menjadi tanggung jawab pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Jadi statusnya sama, dan tinggal tergantung pusat yang menyelesaikannya,”cetusnya.

Lanjut Danny,  untuk Bandara Kuripasai pihaknya sudsh menyerahkan ke pusat dan pemerintah pusat memberikan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ( Pemrov Malut) dan sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa bandara Kuripasai layak sehingga tinggal pusat yang memutuskan kapam di bangunnya.

“Sudah bukan daerah sehingga ini harus di pisahkan,”ungkapnya.

Danny menegaskan, tugas daerah sudah selesai dan sekarang tergantung pusat. Sebab, tahapannya sudah kita lalui dari hasil perencanaan sudah dilakukan oleh daerah serta tahapan mengajukan ke pemerintah pusat.

“Daerah punya tugas sudah selesai, tinggal kembali ke pemerintah pusat sekarang,”tegasnya.

Bupati Danny mengatakan, apalagi bandara Kuripasai dianggap sudah layak, sehingga ini hasil rekomendasi Pemrov Malut ke Kementerian Perhubungan. Sehingga tinggal menunggu diberikan porsi kucuran anggaran dari Kemenhub apakah di tahun 2018 atau 2019.

Untuk itu, sekedar diketahui uji coba arah angin bandara Kuripasai selama lima hari, Menurut Bupati Danny, sudah cukup dan layak karena yang melakukan uji coba bukan sembarangan orang sebab mereka ahli arah angin.

“Jadi bukan lagi konsultan daerah,  provinsi tetapi konsultan ditunjuk langsung oleh perhubungan pusat,”imbunya.(*)

Danny menambahkan, DPRD silahkan menanggapi dan bukan ini anggaran daerah, karena ini telah di ajukan ke Kementerian Perhubungan. Sehingga dengan begitu, apakah kita tidak mau dari kementerian, sementara kita susah anggaran. Maka ini harus dipahami jangan lagi dipolimikan,”pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut