Panwaslu Halbar Periksa Kaur Desa Terlibat Tim Relawan Bur-Jadi

  • Bagikan
Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Halbar, Miftahuddin Yusup

JAILOLO – Dugaan keterlibatan Kaur Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan, Rahim Saleh diduga sebagai tim relawan Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin (Bur-Jadi),  telah di periksa oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Halmahera Barat, tetapi  kesimpulan dari pemeriksaan masih dikaji Panwaslu.

Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Miftahuddin Yusup kepada KabarMalut, Senin (26/2/2018) mengatakan, terkait pelangaran yang terjadi di Desa Sidangoli Gam, acara Paslon Bur-Jadi pada 22 Februari 2018 kemarim terindikasi ada keterlibatan salah satu Kaur Desa Sidangoli Gam, Rahim Saleh, sebagai tim relawan sehingga sudah dipanggil dan dimintai keterangan klarifikasi.

“Kita sudah panggil dan telah dimintai keterangan kepada yang bersangkutan,” katanya.

Menurutnya, dari hasil klarifikasi itu pihaknya masih melakukan kajian dan bila terbukti memenuhi unsur pelanggaran seperti ditetapkan pada pasal 70 ayat 1 huruf d, undang – undangan nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan pilkada.

“Bila hasil kajian terbuti, maka kami sebagai Panwas akan menindaklanjuti itu ke Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses dan selanjutnya di pidana,” cetusnya.

Selain itu, lanjut Miftahuddin, sedangkan Kadis Sosial Halbar Samsuri Majid, sesuai hasil kajian Panwaslu, dan beliau hanya diberikan sangsi teguran karena apa yang di posting di akun Fecebook, menurut penelusuran pihaknya, ternyata sebelum dimulainya tahapan kampanye sehingga hanya diberikan sangsi teguran.

Hal serupa juga diberikan sangsi teguran terhadap Devin Maya, Guru SMP Tabobol, kecamatan Ibu Selatan.  Bukan hanya itu, Miftahuddin menambahkan, untuk Anggota DPRD maupun Bupati dan Wagub, yang ikut kampanye juga harus mengajukan izin cuti ke KPU dan Panwaslu, tiga hari sebelumnya sudah disampaikan sesuai tingkatan.

Sementara Ketua Panwaslu Halbar Aknosius Datang mengatakan, pihaknya tetap perketat pengawasan. Dengan begitu, bagi ASN dan perangkat desa tidak harus terlibat tetapi bila ditemukan maka dikenakan sangsi pelanggaran. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut