Pungut Biaya Try Out ‘Didesain’ Dikbud Halbar

  • Bagikan
Kadikbud Halbar, Soni Balatjai

JAILOLO – Pungutan biaya ujian try out kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Halmahera Barat, merupakan suatu pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, pasalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, telah diatur biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, yang tidak memperbolehkan untuk melakukan pungutan kepada siswa sekolah dasar.

Akan tetapi, pungutan itu masih juga terjadi, anehnya pelanggran ini diduga justru didesain secara rapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Halmahera Barat, tak tanggung tanggung angka yang diminta cukup fantastis yaitu Rp 500 ribu hingga Rp 900 ribu yang harus ditanggung per siswa.

Hal ini diketahui, dari hasil rapat antara Dikbud dan UPTD, baru kemudian disampaikan ke masing – masing sekolah,.dengan begitu Kepala Sekolah (Kepsek) dan Komite terkesan dikambinghitamkan. Karena, berhubungan langsung dengan orang tua siswa untuk membuat kesepakatan.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Halmahera Barat Soni Balatjai, saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal pungutanini. Sebab, menurutnya sampai melahirkan keputusan itu Kadis tidak mengetahui besar biayanya.

“Saya konfirmasi ke Kabid Dikdas Catur Aribowo, Kenapa sampai UPTD harus buat keputusan tersebut,” ungkapnya pada KabarMalut, Sabtu (03/03/2018).

Soni menyebutkan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap seluruh UPTD di setiap kecamatan dan kepala sekolah (Kepsek) yang memungut biaya pada ujian try out.

“Saya akan panggil UPTD dan Kepsek SMP yang memungut biaya tersebut,” janjinya.

Masalah ini juga mendapat sorotan dari Anggota DPRD Halbar, Arnol Boky pada media ini, sangat merespon dan mendukung atas sikap Kadis Soni untuk melakukan pemanggilan dan menglarifikasi masalah pungutan biaya ujian try out, Apalagi ini merupakan tanggung jawab penuh tetapi jika dibiarkan maka tetap bias terhadap seorang Kadis.

“Menurut saya, Kadis harus panggil mereka dan menanyakannya.Karena,yang bertangunggujawab adalah Kadis. Jika dibiarkan maka akan sangat bahaya,” cetusnya.

Sementara itu, disampaikan Ketua Komisi I DPRD Halbar Djufri Muhammad, Minggu (4/3/2018) pagi tadi mengatakan, dari biaya persiapan ujian orang tua siswa dibebankan hampir mendekati jutaan rupiah. Maka dengan begitu, bisa saja “Didesain” sehingga membuat Komite sekolah tidak berdaya.

“Ada dari Rp 500 ribu sampai 900 ribu, dan ini didesain, maka ini kami akan turun ke setiap sekolah untuk memastikannya, jika benar maka akan dibuat RDP,”tandasnya.

Lanjut Djufri, apa yang dilakukan pihak sekolah selagi tidak memberatkan orang tua siswa dan adanya kesepatan bersama tidak masalah.

“Tetapi jika sangat memberatkan maka patut dipertanyakan,” pungkasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut