Penegak Hukum Didesak Tindak Kades Salahgunakan DD

  • Bagikan
Ketua Devisi Investigasi LSM Institu Demokrasi Halsel, Muhammad Safrudin

LABUHA – Amburadul dalam mengelola Dana Desa (DD) oleh dua Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Gane Barat dan Gane Timur  dilaporkan ke penegak hukum. Kades Lalubi, Gerson Pangemanan dengan tuduhan diduga meyelewengkan DD  tahun anggaran 2017 yang dilaporkan BPD ke Polsek Gane Timur, dan Kades Boso Kecamatan Gane Barat Utara yang dilaporkan oleh LSM Institut Demokrasi ke Polsek Gane Barat.

LSM Institut Demokrasi Halmahera Selatan, mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Polsek Gane Barat dan Polsek Gane Timur agar segera melaksanakan penyelidikan terhadap kedua Kades yang diduga menyalahgunakan DD tersebut.

“Untuk dapat memastikan apakah kedua desa tersebut dalam pengelolaan dana desa bermasala yang dapat merugikan keuangan negara atau tidak, dan jika temuan agar segera melanjutkan proses hukum ke penyidikan,”  tegas Ketua Devisi Investigasi LSM Institusi Demokrasi Halmahera Selatan, Muhamad Saifudin kepada KabarMalut, Senin (5/3/2018).

Sebagai Lembaga pengawasan dan advokasi, pihaknya mengingatkan kepada seluruh Kades yang ada di Halmahera Selatan agar segera menyelesaikan pekerjaan  yang belum rampung di tahun 2017, jika tidak ingin berurusan dengan pihak penegak hukum. Karena dalam waktu dekat BPK akan turun langsung untuk mengaudit penggunaan DD dan Bantuan Operasional Sekolah.

“Kami akan berupaya untuk berkOordinasi dengan BPK untuk menindak lanjuti hasil audit BPK,” sambungnya.

Disentil soal Investigasi LSM Institut Demokrasi, dirinya menjelaskan hingga saat ini pihaknya telah melakukan investigasi di beberap Kecamatan yakni  Gane Barat dan Gane Timur dan beberapa Desa di Kecamatan Kayoa. Hasilnya, kata Amat sapaan akrab pria ini, hampir sebagian besar pekerjaan 2017 belum juga rampung.

“Lebih aneh di tahun 2016 banyak pekerjaan yang tidak selesai bahkan fiktif,” tandasnya.

Pihaknya mendesak kepada kepolisian dan kejaksaan segera menindak tegas para Kades yang menyalahgunaan DD sehingga ada efek jera bagi Kades yang lain.

“Kasus dana desa ini masalah serius, jadi pihak penegank hukum harus tegas. Sebab dana desa ini uang negara untuk kemakmuran masyarakat bukan untuk kepala desa secara pribadi,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut