Soal Kedisplinan, ASN Abaikan Instruksi Bupati

  • Bagikan
Kepala BKD Halbar, Jubair T. Latif

JAILOLO – Mewujudkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Bupati Halbar Danny Missy telah mengeluarkan instruksi. Namun sayangnya, sejumlah ASN masih mengabaikan instruksi orang nomor satu di Pemkab Halbar tersebut.

Kepala BKD Halbar, Jubair T. Latif kepada KabarMalut, Rabu (7/3/2018), mengatakan, ada terdapat ASN di beberapa SKPD yang tidak berkantor sehingga sudah diberikan sanksi teguran lisan dan tertulis. Sementara, sanksi berupa penundaan gaji berkala maupun penundaan kenaikan pangkat belum ada. Walaupun demikian, ia tidak menyebutkan jumlah ASN yang telah di berikan sanksi.

“Laporan pemanggilan ASN yang tidak berkantor sudah ada tetapi sanksi berupa penundaan gaji dan pangkat belum ada,” aku Jubair.

Menurutnya, Intruksi Bupati Halmahera Barat dengan nomor 3 tahun 2018 tentang penetapan tahun 2018 sebagai tahun penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah kabupaten Halmahera Barat sudah dikeluarkan. Serta regulasi nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menjadi rujukan BKD dalam rangka melakukan proses penegakan disiplin. Dan melihat aturan itu tidak ada pilih kasih. Dengan begitu, ASN harus patut atas instruksi tersebut.

“Instruksi Bupati sudah ada jadi ASN harus patuhi,”cetusnya.

Jubair menjelaskan, sanksi bagi ASN tidak berkantor dilakukan secara berjenjang. Diantaranya, 5 hari tidak masuk diberikan teguran lisan, 10 hari di beri teguran tertulis, untuk 15 – 20 hari diberikan sanksi dengan membuat pernyataan tidak puas. Sedangkan, 25 – 30 hari diberikan sanksi berupa penundaan gaji berkala selama satu tahun, 30 – 40 hari dikenakan sanksi seperti penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Dan untuk diatas 40 hari di beri sangsi penurunan pangkat setingkat lebih tinggi .

Untuk itu, lanjut Jubair, tinggal bagaimana Sekda selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menilai laporan BKD sebagai pengelola disiplin ASN sudah sesuai maka tinggal dilaksanakan.

Selain itu, Jubair menambahkan, dalam internal BKD sendiri masih tetap aman, dan jika terdapat ASN yang tidak masuk karena ada keterangan sakit. Sedangkana salah satu ASN bernama Harun Bahrudin SK penempatannya di BPBD bukan di BKD. Dan sampai sekarang belum berubah dan gajinya masih melakat di Sekretariat.

Tetapi sempat ia di BKD karena membantu mantan kepala BKD makanya nama dimasukan tetapi dirinya sudah memerintahkan kepada Sekretaris BKD untuk mencoret nama bersangkutan dan dikembalikan ke tempat semula.

“Kemarin karena BPBD tidak memberikan pertimbangan untuk ikutan dalam proses kenaikan pangkat sehingga yang bersangkutan (Hairun) ke BKD tetapi sampai saat ini SKnya masih tetap di BPBD. Untuk itu, saya sudah minta Sekretaris kembalian ke tempat semula. Seperti kemarin orang bilang dia adalah sekuriti lingkungan BKD,” jelasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut