Usut SPPD Fiktif, Penyidik Datangi Kantor Bupati Haltim

  • Bagikan
Kasat Reskrim Polres Haltim, AKP M. Nasir

MABA – Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Halmahera Timur (Haltim), terus menseriusi kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif senilai Rp 1,5 miliar tahun 2016, di Bagian Umum Setda Haltim.

Penyidik Reskrim, mendatangi kantor Bupati Haltim untuk mencari Sekda Moh Abdu Nassar agar dimintai keterangan terkait temuan Badan Pemeriksa  Kauangan (BPK) atas kasus SPPD. Sebab nama Sekda juga diduga ada didalam temuan itu.

Namun kedatangan pihak penyedik di kantor Bupati, tidak buahkan hasil yang memuaskan, sebab Sekda terlebih dulu meninggalkan Maba guna menjalankan tugas di luar daerah.

Kasat Reskrim Polres Haltim, AKP Moh Nasir mengatakan, sebelumnya sudah ada pemberitahuan, sehingga menunggu waktu Sekda berada di Maba langsung dimintai keterangan.

“Kami mendapat informasi kalau Sekda sudah ada, jadi kami langsung jemput bola untuk datang di kantor Bupati temui Sekda. Namun Sekda sudah pergi lagi, kalau kami tunggu di kantor akan lama, jadi lebih baiak jemput bola,” ungkap Moh Nasir saat ditemui di halaman kantor Bupati Haltim, Kamis (8/3/2018).

Meski tidak menemui Sekda, penyidik berencana bakal kembali ke Maba jika Sekda sudah berada di tempat. Hal ini dilakukan guna mempercepat proses penyelidikan kasus dugaan korupsi SPPD fikti yang sedang ditangani Polres Haltim.

“Kalau beliau (Sekda) sudah ada di tempat,  kami akan mendatanginya lagi, untuk dimintai keterangan soal temuan tersebut,” jelasnya.

Nasir mengaku, dalam penanganan kasus ini, pihaknya masih membutuhkan sejumlah bukti dan keterangan saksi dalam proses penyelidikan.

“Saat ini kami belum ada bukti-bukti terkait dugaan temuan tersbut, tetapi kami akan tetap menyelidikan dugaan temuan itu,” terangnya.

Sebelumnya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kabag dan Mantan Bendahara Umum. Namun hasil pemeriksaan tersebut, belum muncuat siapa-saiap saja yang terlibat dalam penggunaan dana tersebut.

“Sampai sekarang belum ada nama lain yang terlibat dalam penggunaaan anggaran tersebut, sehingga saat ini kami melakukan penyelidikan berdasarkan dengan BAP,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut