Kejari Halsel Sita Aset Milik Plt Kades Rawabadak

  • Bagikan
Papan Pemberitahuan Penitaan Aset Plt Kades Rawabadak

LABUHA – Sejumlah aset pribadi milik Plt Kepala Desa Rawabadak Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan, Satir Usman resmi disita pihak Kejaksaan Negeri Labuha. Satir Usman, semenjak menjabat sebagai pelaksana tugas kepala desa Rawabadak telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa senilai Rp 300 juta.

Mantan karateker Kepala Desa (Kades) Amasing Kota Utara itu seluruh asetnya terancam di sita aparat penegak hukum jika tidak bisa mengembalikan seluruh kerugian negara dalam waktu dekat, yang di taksir mencapai lebih dari Rp 300 juta. Hal ini menyusul adanya langkah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Halsel, melalukan pemasangan papan pemberitahuan di depan rumah tersangka di kompleks Rawabadak Desa Amasing Kota Utara semenjak Jumat (9/3) kemarin.

Berdasarkan amatan  KabarMalut di rumah tersangka Satir Usman, terlihat sepi bahkan pintu rumah juga terkunci,  hanya terlihat papan pemberitahuan bertuliskan lahan ini dalam pengawasan tim Penyidik Kejari Halsel. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Halsel,  Zico Extrada, SH. MH,  ketika di konfirmasi membenarkan adanya pemasangan papan peringatan yang di pasang Kejaksaan di depan rumah tersangka korupsi Satir Usman, seluas 598 meter persegi.

“Jadi seluruh aset milik tersangka kita jadikan jaminan jika pada vonis nanti tidak bisa mengembalikan kerugian negara  maka seluruh aset baik itu rumah, tanah dan sepeda motor akan di sita untuk kemudian dilelang dan uangnya di setor ke negara.” ungkap Zico, Sabtu 10/03/2018.

“Karena itu mulai saat ini tanah dan rumah milik tersangka dalam pengawasan penyidik Kejari berdasarkan surta perintah penyidikan no 01A/S.2.13/FD.1/03/2018 tanggal 1 Maret 2018,” sambung Zico.

Zico menyebutkan, langkah ini di ambil karena Jaksa telah melakukan pelacakan aset dengan bekerjasama degan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Halsel, sehingga ditemukannya aset tersangka.

“Jika nanti tersangka Satir Usman tidak mampu membayar uang penganti dan denda yang tertuang dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka Jaksa dapat langsung menyita aset tersebut untuk kepentingan pembayaran jumlah kerugian negara,” cetusnya.

Lebih Lanjut, pihaknya berharap dengan adanya kebijakan penyitaan aset milik Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi diharapkan mejadi efek jerah bagi para Kepala Desa yang lain, agar tidak melakukan tindak Pidana Korupsi Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

“Jika itu terjadi maka tidak hanya sekedar hukuman fisik atau badan namun juga ada pemulihan kerugian negara berupa penyitaan aset seperti dialami tersangka Satir Usman,” pungkasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut