Heber Mengaku Tak Tahu Pinjaman Pemda, Riswan: Semua Tahapan Sesuai Mekanisme

  • Bagikan
Anggota DPRD Halbar, Riswan Hi Kadam

JAILOLO – Seputar pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar, ada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang tidak mengetahui dan pula mengetahuinya.

Misalnya, Heber Tayo tidak mengetahui proses pinjaman tersebut karena bersangkutan sedang keluar daerah (Jakarta), sementara Riswan Hi. Kadam menilai semua rangkaian dan proses pinjaman ini telah memenuhi norma dan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah.

Anggota DPRD Halbar, Heber Tayo mengaku, tidak mengetahui tahapan proses pinjaman daerah malalui paripurna maupun persetujuan fraksi. Karena, dirinya saat itu tidak berada di tempat dan masih di Jakarta.

“Intinya, tahap proses pinjaman saya tidak ada, bagaimana saya bisa menjawab dengan pertanyaan anda,” tegas Heber kepada KabarMalut, Senin (12/3/2018).

Heber mempersilahkan untuk mengkonfirmasi langsung  ke pimpinan karena mereka lebih mengetahuinya.

“Saya tipe orang, kalau benar saya bilang benar, tapi kalau salah sayang bilang itu salah. Jadi saya tidak pernah bilang ada dugaan suap karena saya tidak tahu sama sekali masalah ini,” tegasnya lagi.

Untuk itu, Heber berharap wartawan menulis berita sesuai apa yang disampaikannya, sehingga tidak menimbulkan opini yang membuat publik bingun.

“Saya sangat berharap, anda tulis sesuai pernyataan saya, supaya tidak memunculkan isu liar. Dengan begitu,memasyarakat tidak dibuat bingun,” harapnya.

Sementara Anggota DPRD Halbar, Riswan Hi Kadam mengatakan, terkait isu suap menyuap bukan hanya terjadi pada pinjaman daerah. Tetapi, sebelumnya pernah terjadi saat dirinya masih menjabat Ketua Komisi II, baik pembahasan Ranperda waktu itu, maupun menyangkut penyerahan aset daerah antara Pemkab Halbar dengan Kota Ternate.

“Saya juga diisukan bahwa pernah terima suap. Padahal, kasian saya tidak pernah terima sepeserpun dalam proses itu,” kisahnya.

Isu suap, bagi Iswan, ada pihak – pihak tertentu yang sengaja memperkeruh suasana, atas isu pinjaman daerah untuk mencoba memojokan Bupati dan Insitusi DPRD. Padahal, langka yang diambil murni sebagaimana DPRD, dalam menjalankan fungsinya untuk mengkaji berdasarkan mekanisme dalam ketentuan undang-undang.

Menurutnya, dari proses pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar, mulai dari tahapan pengajuan Bupati kepada DPRD. Selanjutnya DPRD membahas dan mengkaji, kemudian melahirkan persetujuan fraksi, sehingga berdasarkan hasil fraksi.

“Dengan begitu, pimpinan DPRD mengeluarkan surat keputusan tentang persetujuan. Setelah itu meminta pertimbangan ke Kemendagri dan Kemenkeu,” terangnya.

Setelah ada pertimbangan secara tertulis oleh Kemendagri dan Kemenkeu, yang dihadiri oleh unsur Pemkab dan pimpinan DPRD. Kemudian atas pertimbangan tertulis itulah, sebagai bagian lanpiran dokumen yang tidak terpisahkan untuk diajukan kepada pemberi pinjaman oleh Bank BPD.

Yang berdasarkan nota kesepakatan ikatan perjanjian bersama antara Pemkab dan bank BPD, dia berkonsikuensi pada penerimaan penambahan pendapatan daerah, yang bersumber dari pinjaman sebesar Rp 150 miliar. Karena terpostur dalam rancangan APBD, kemudian diajukan oleh Bupati dibahas oleh DPRD yang kemudian diparipurnakan.

“Artinya, bahwa R-APBD didalamnya memuat tentang salah satu soal pinjaman daerah dari aspek pendapatan dan juga aspek pembelanjaan, juga mengatur tentang bagaiamana bunga dan pokok pinjaman,” cetusnya.

Riswan mengatakan, semua rangkaian dan proses pinjaman ini telah memenuhi norma dan ketentuan PP nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Sehingga proses pinjaman sudah tidak masalah lagi karena syarat normatif terpenuhi.

“Yang pasti, ketika Pemkab telah melakukan pinjaman dan berdasarkan pertimbangan Kemendagri, Kemenkeu dan Bank BPD. Itu sudah menghitungnya,” tandasnya.

Riswan berharap, bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas, ruang DPRD terbuka, ataukah pihak stekholder yang ingin meminta informasih, pihaknya siap untuk berdisukusi prosesnya.

“Biar ini bisa ditransformasikan ke publik sehingga tidak membuat bingun bagi rakyat,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut