Pemprov Malut Diduga Selundupkan Rp 45 Miliar Aggaran Fiktif

  • Bagikan
Sekertaris Pansus PDTT BPK, Syahril Marsaoly

SOFIFI – Entah menkanisme pengelolaan keuangan seperti apa yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba selama 3 tahun lebih ini, sehingga menimbulkan hutang hingga Rp 413 miliar. Tak hanya itu, dalam investigasi yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Penyelidikan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  DPRD Provinsi Maluku Utara mendapati anggaran fiktif yang diselundupkan dalam APBD 2016 sebesar Rp 45 miliar.

Bagaimana tidak, terdapat 15 item kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2016 dan tidak ditenderkan, serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran antara APBD Perubahan 2016 dengan nilai kontrak dan nilai hutang sesuai hasil sensus Inspektorat, tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 45.728.055.901.

Hal ini diungkap oleh sekertaris Pansus PDTT, Sahril Marsaoly kepada wartawan, Minggu (11/3/2018). Menurutnya, selain 15 paket yang diduga fiktif dinataranya, tiga paket pekerjaan yang  tidak dianggarkan dalam Perda APBD Nomor 1 Tahun 2016, Perda APBD-P nomor 4 tahun 2016 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Perubahan.

“Tidak ditenderkan tetapi diakui sebagai hutang senilai Rp. 3.255.332.800, Tiga paket pekerjaan yang diduga fiktif karena tidak dianggarkan dalam Perda APBD Nomor 1 Tahun 2016, Perda APBD-P nomor 4 tahun 2016 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Perubahan, tetapi ditenderkan dan diakui sebagai hutang senilai Rp. 11.381.831.901,” katanya.

Sahril menyebutkan, sembilan paket pekerjaan yang nilai pagu anggarannya diduga mark up karena berbeda antara APBD Perubahan dengan nilai kontrak dan nilai hasil sensus Inspektorat senilai Rp. 31.090.891.200.

“Atas sejumlah masaalah tersebut, Pansus PDTT BPK telah meminta penjelasan Kepala Inspektorat Malut, Bambang Hermawan untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan ini adalah Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya. Namun setelah diundang sebanyak lima kali rapat, Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, Pansus PDTT BPK merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar.

“Meminta kepada Plt Gubernur untuk memberikan teguran keras kepada saudara kepala Inspektorat dan kepala BPKPAD. Serta meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan atau pemeriksaan investigatif,”  tegasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut