Tim Bur-Jadi Kritik Panwaslu Halteng Gelar Rapat di Kediaman Al Yasin Ali

  • Bagikan
Hotel Tiara yang juga kediaman Pribadi Al Yasin Ali

WEDA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Halmahera Tengah (Halteng) dinilai melakukan pelanggaran, karena mengadakan rapat koordinasi pelaksana pemilihan kerja tahun anggaran 2018 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara (Malut), di Hotel Tiara yang juga merupakan kediaman calon wakil gubernur nomor urut 3, Al Yasin Ali

Rapat yang juga dihadiri Kepala Sekertariat Bawaslu Malut  Irwan M. Saleh, itu dinilai melanggar kode etik oleh ketua tim pemenang pasangan nomor urut 2 Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin (Bur-jadi), wilayah Halteng, Haryadi Ahmad kepada kepada KabarMalut, Senin (12/03/2018).

“Rapat koordinasi yang dilakukan panwaslu  dan bawaslu malut pada sabtu pekan kemarin yang diadakan dikediaman salah satu calon wakil gubernur no urut 3,(AGK-YA) Terkait kegiatan  di kediaman salah satu kandidat calon wakil gubernur Al Yasin Ali yang juga mantan Bupati Halteng,” katanya.

Haryadi mengatakan, harusnya Panwaslu Halteng dan Bawaslu Malut netral dalam melaksanakan kegiatan.

“Apalagi kegiatan yang dilakukan di kediaman salah satu calon wakil gubernur yang  melakukan kontes pilkada,walaupun itu hotel disitu juga terdapat kediaman pribadi calon wakil gubernur,” ungkapnya.

Menurutnya, legalitas hotel tersebut tidak jelas, hotel itukan belum ada izin dari dinas terkait. Masih banyak tempat pertemuan yang ada di Kota Weda yang tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan calon,seperti penginapan Renfani.

“Selama ini Panwaslu Halteng melakukan kegiatan selalu diadakan ditempat lain, kenapa melakukan di kediaman calon kandidat, ada apa dengan Panwaslu Halteng dengan Bawaslu Malut,” tanyanya.

Dia menuding Panwaslu Halteng dan Bawaslu Malut tidak lagi netral dalam melaksanakan tugas, karena telah ada indikasi keberpihakan kepada salah satu kontestan calon gubernur Malut.

“Kami rasa Panwaslu Halteng dan Bawaslu Malut sudah tidak netral dalam pengawasan, karena itu sudah melangar kode etik tentang PKPU, kami minta agar supaya DKPP segera memproses lembaga pengawas tersebut terkait kegiatan yang dilakukan,” tegasnya.(Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut