Rugikan Negara Rp 3,4 M, AHM dan Bupati Bangkep Jadi Tersangka KPK

  • Bagikan
Konferensi pers KPK soal penetapan tersangka AHM dan ZM (foto detikcom)

JAKARTA – Calon Gubernur Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan adiknya Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Zainal Mus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kakak beradik ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,4 miliar.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, kasus yang melibatkan Cagub Malut dan Bupati Bangkep ini terjadi disaat kedua tersangka yang saat itu (tahun 2019) masih menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

“Tersangka AHM (Ahmad Hidayat Mus) selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan ZM (Zainal Mus) selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Saut di kantornya, seperti dikutip pada detik.com, Jumat (16/3/2018).

Saut menyebut, diduga proyek pembebasan lahan Bandara Bobong itu fiktif. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian keuangan negara akibat perbuatan kedua tersangka.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula seakan membeli tanah milik ZM yang seakan-akan dibeli dari masyarakat,” sebut Saut.

Kasus ini pernah ditangani Polda Malut, serta ada beberapa tersangka yang dipidana. AHM juga sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun pada 2017, AHM mengajukan praperadilan dan lolos dari status tersangka.
“Sehingga Polda Maluku Utara mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut sesuai keputusan praperadilan yang menyatakan penyidikan tidak sah. Sejak saat itu, KPK berkoordinasi dengan Polda dan Kejati Maluku Utara dan membuka penyelidikan baru atas kasus itu pada Oktober 2017,” jelas Saut.

Atas perbuatannya, AHM dan ZM  diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (dtc/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut