Ganti Staf, Kinerja Kades Kulo Jaya Dikeluhkan

  • Bagikan
Mantan Ketua BPD Kulo Jaya, Abner Dowonggi

WEDA – Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Kulo Jaya, Weda Tengah, Halmahera Tengah (Halteng), Latif Tatalawat, telah menganti sejumlah staf di desa yang dipimpinnya. Namun kinerja Kades ini, dikeluhkan warga dengan alasan tidak sesuai prosedur hukum.

Mantan Ketua BPD Kulo Jaya, Abner Dowonggi mengaku, Pjs Kades semenah-mena meroling staf pemerintah desa, tercatat dalam satu pecan saja 3 staf telah diganti. Kades mengganti seluruh staf di desa mulai dari Sekertaris Desa, (Sekdes) Bendahara Desa, para Kaur, Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua BPD.

“Orang yang diangkat sebagai staf, tidak mempunyai skil (keahlian), seperti Sekertaris Desa yang diganti tidak tau membuat laporan dan Bendahara Desa diambil dari luar Desa Kulo Jaya yang berdomisili di Kota Tidore Kepulauan,” kata Abner kepada KabarMalut, Minggu (18/3/2018).

Pergantian staf tanpa melibatkan masyarakat dalam rapat musyawara, sebagaimana sesuai prosedur yang berlaku selama ini. Bahkan pemilihan Kaur dan Ketua BPD yang baru diadakan di rumah pengurus Partai Golkar Ranting PAC Surjarwo.

“Lebih parah lagi pada waktu Kades mengeluarkan SK pengangkatan, berselang dua hari SK ditarik kembali oleh Ketua BPD Adri Hidayat yang baru atas suruhan Pjs Kades. Kami masyarakat meminta agar supaya Bupati Edi Langkara memberi saksi kepada Pjs Kades Kulo Jaya,” harapnya.

Pjs Kades Kulo Jaya, Latif Tatalawat

Terpisah, Pjs Kades Kulo Jaya, Latif Tatalawat membantah apa yang dikeluh dan dituding mantan Ketua BPD. Menurutnya, pergantiaan Sekertaris Desa, Bendahara dan Kaur serta BPD sesuai prosudur di pemerintah desa.

“Memang benar saya bikin perombakan, karena aparat yang lama tidak memiliki SK yang sah dari kepala desa sebelumnya. Saya memberhentikan aparat desa tersebut karena tidak ada SK pengangkatan dan pemberhentian yang dipegang oleh mereka, sebagai dasar hukum dan sudah nenyalahi aturan yang ada,” kata Latif.

Latif menjelaskan, syarat menjadi staf pemerintah desa yakni wajib memiliki ijazah minimal SMP dan diangkat dengan SK yang jelas dengan tembusan ke Camat dan BPMD. Namun sebelumnya, tidak dilakukan sehingga sejak dirinya menjabat memperbaikinya.

“Rata-rata aparat desa yang saya ganti tidak memiliki SK yang sah dan memiliki ijazah SMP sebagai syarat wajib untuk menjadi aparat desa,” tegasnya.

Mengenai penarikan SK, Latif membenarkanya, karena didalam SK tersebut belum ada tembusannya ke Camat dan BPMD, sehingga dilakukan perbaikan (revisi).

Sementara tudingan pemilihan Ketua BPD tanpa musyawara dan berlangsung di rumah pengurus partai, Latif mengatakan, pemilihan sudah sesuai prosudur dan mekanisme dan dilakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat yang bertempat di kantor desa.

“Jadi semua tudingan yang disampaikan itu tidak benar,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut