Apdesi Minta Panwas Tindak Tegas Kades Berpolitik

  • Bagikan
Ketua Apdesi Kepsul, Rudi Duwila

SANANA – Berkembang informasi terkait maraknya keterlibatan para Kepala Desa (Kades) dalam politik praktis, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), kembali mengingatkan seluruh aparatur desa di 78 desa yang ada di Kepsul, untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan sekaligus meninta Panwaslu dapat menindak tegas siapa saja diantara aparat desa yang terlibat politik praktis.

Ketua Apdesi Kepsul, Rudi Duwila mengaku, sebagai Pemerintah Desa (Pemdes) harus mampu memposisikan diri secara netral dalam setiap momentum politik. Sebab secara psikologi, keberpihakan Pemdes mampu menciptakan suasana gaduh di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat tentunya memiliki pilihan yang berbeda-beda yang belum tentu sama dengan pilihan kepala desa atau aparat desa.

“Sebagai Kades maupun Pemdes, kita harus bisa netral memposisikan diri dalam momentum Politik apapun. Karena kalau kita berpihak, maka pasti diantara warga kita ada yang beda pilihan dan sudah pasti suasana akan menjadi gaduh,” kat Rudi kepada KabarMalut, Selasa (20/3/2018).

Rudi menjelaskan, dari sisi regulasi dimana para Kades harus dapat mengikuti ketentuan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Ketua Apdesi juga minta Penwaslu dapat menindak tegas jika ada yang Kades atau Pemdes melanggarnya.

“Sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014, sudah diatur secara tegas bahwa kita selaku kepala desa dilarang terlibat dalam pokitipraktis. Apabila ada teman-teman Kades atau Perangkat desa yang terlibat, maka saya meminta Bawaslu maupun Panwaslu dapat tindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut