Bupati Halbar Kecam Keras PT NHM

  • Bagikan
Bupati Halmahera Barat, Danny Missy

JAILOLO – Aktivitas eksploitasi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), yang telah memasuki wilayah Gunung Taguraci, dikecam Bupati Halmahera Barat, Danny Missy.

Bupati Danny, mengecam keras aktivitas perusahaan yang 75 persen dimiliki Newcrest Australia tersebut, karena Gunung Taguraci adalah wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

“Saya akan mengambil langkah tegas jika Pemprov Malut mendiamkan masalah ini,” ancam Danny kepada KabarMalut, Selasa (20/3/2018).

Pernyataan keras tersebut dilontarkan Danny, lantaran pihak PT NHM tidak menyampaikan secara resmi aktivitas eksploitasi potensi tambang emas di Gunung Taguraci. Padahal data produksi yang dikantongi Danny, bahwa produksi emas PT NHM di wilayah Gunung Taguraci sudah berlangsung sejak tahun 2015 lalu.

“Saya punya bukti data produksi NHM di wilayah Gunung Taguraci. Oleh sebab itu, saya menyayangkan sikap NHM tersebut,” tandasnya yang diamini Ketua DPRD Halbar Juliche D Baura.

Dalam waktu dekat, lanjut Danny, jika Pemprov Malut tidak secepatnya  menyelesaikan masalah ini, dia  berjanji akan melakukan pressure di kantor pusat PT NHM di Jakarta, Kantor perwakilan di Manado dan di lokasi aktivitas PT NHM di Taguraci.

Aktivitas Karyawan PT NHM di Gosowong (Foto: Ds/KabarMalut)

Sikap PT NHM juga memancing reaksi  Sultan Jailolo Ahmad Abdullah Syah Ketika ditemui di Kedaton Kesultanan Jailolo, Sultan juga meminta PT NHM  menghentikan aktivitasnya sebelum ada pembicaraan bersama antara Pemda Halbar, Pemprov dan pihak PT NHM sendiri.

Pasalnya, jika aktivitas PT NHM tersebut benar adanya, sudah tentu melanggar batas wilayah Halbar, dan sudah pasti merugikan Pemda dan masyarakat Halbar.

Oleh karena itu, Sultan meminta Pemda Halbar bersama DPRD membentuk tim agar memvalidasi di lapangan, dan segera berkordinasi dengan Pemprov Malut serta pihak PT NHM untuk duduk bersama mencari solusi atas masalah ini, karena jelas sangat merugikan pihak Halbar.

“Segera bentuk tim, untuk membicarakan masalah ini,” jelas Sultan yang didampingi Permaisuri dan Kapita Lao, Imrat Idrus.

Senada dengan Kesultanan Jailolo, Ketua Adat Ji’o Tala’i Padusua, Robinson Missy, juga menghendaki hal yang sama. Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Malut ini, Pemda Halbar harus segera mengambil langkah, karena jika dibiarkan akan sangat merugikan daerah ini.

“Kami diinternal Ji’o Tala’i Padusua juga akan membentuk tim, untuk turun ke lokasi,” janjinya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut