Dirut Tak Kunjung Dilantik, DPRD Minta Bubarkan PT Alga

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Ikbal Ruray

TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota  Ternate, mulai geram dengan sikap Pemerintah Kota Ternate yang sudah merekrut Direktur Utama (Dirut) PT Alga Kastela, Sarman Saroden, namun hingga kini tak kunjung dilantik.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, M Ikbal Ruray mengaku pihaknya sudah berulang kali mendesak Plt Walikota Abdullah Taher untuk segera melantik  Dirut terpilih Sarman Saroden. Namun Pemkot tidak menggubris dengan alasan menunggu hingga enam bulan kedepan baru dilakukan pelantikan.

“Jika Pemerintah terus berpikir seperti ini, baiknya perusahan PT Alga dibubarkan saja. Sehingga anggaran dimanfaatkan kepada kebutuhan masyarakat yang lain,” ungkap Ikbal kepada wartawan, Selasa (20/3/2018).

Ikbal mengatakan, seharusnya setelah Sarman Saroden terpilih sebagai Direktur PT Alga Kastela yang baru, Plt Walikota Abdullah Taher sudah melakukan pelantikan tanpa menunggu sampai walikota kembali dari cuti.

“Tidak ada lagi alasan, sebab ini usaha  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinawah PT holding Company antara lain juga PT Alga. Olehnya itu, terkait dengan manajemen ini sangat penting, karena ini usaha yang membawahi banyak karyawan yang ada di Kastela,” tegasnya.

Disisi lain, kata Ikbal, karyawan ingin kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara usaha ini tidak maksimal karena direktur belum ada. Karena itu, Plt Walikota jangan lagi menunggu, tetapi harus segera melantik Sarman  Saroden.

“Supaya dia bisa bekerja dan kalau dia sudah dilantik, berarti kan dia terikat sebagai Direktur PT Alga,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai informasi pemerintah beranggapan Sarman masih dipakai Burhan Abdurrahman sebagai pengacara selama proses Pilkada berlangsung. Maka itu, langkah pemerintah ini dinilai sangat salah dalam pemerintahan.

“Jangan bicara Walikota Burhan Abdurrahman, karena dia sedang cuti. Sekarang ini tanggung jawab Plt Walikota Abdullah Taher,  ini menyangkut dengan kesinambungan perusahan, kalu Plt tidak lantik  apa guna rekrutmen,” tegasnya.

Ikbal menambahkan, jika Sarman belum juga dilantik dan tetap menjalankan profesinya sebagai pengacara, maka sebaiknya PT Alga dibubarkan (ditutup). Karena para karyawan setiap bulannya hanya menerima gaji buta tanpa dipikirkan pemerintah.

“Susah kalau pemerintah punya sikap begini, ya sudah kasih bubar saja perusahan (tutup) supaya uang Rp 2 miliar yang dialokasikan, bisa digunakan untuk kegiatan lain, bangun jalan, biaya pendidikan, kesehatan, atau bantuan UMKM untuk masyarakat. Begini banyak kalau berpikir enam bulan lagi, itu sangat keliru,” tukasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut