Ganti Rugi Pencemaran, Plt Bupati: Pemprov Harus Tekan PT ARA

  • Bagikan
Plt Bupati Haltim, Muh Din Ma'bud

MABA – Penyelesaian ganti rugi lahan pertanian dan tambak ikan warga Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), akibat dari pencemaran lingkungan PT Alam Raya Abadi (ARA), hingga kini tidak ada titik terang. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Haltim, Muh Din meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut menekan PT ARA untuk menyelesaikan kewajibannya.

“Apa yang kita sampaikan itu, kalau orang mendengar, jika kewenangan ada di kita, dimana dunia pertambangan sudah ada di provinsi. Sehingga mereka menilai kita tidur dari persoalan ini, jadi pihak Pemrov harus tekankan pihak PT ARA,” kata Muh Din kepada wartawan, Selasa (20/3/2018).

Muh Din mengaku,  selalu meminta DPRD untuk mengundang PT ARA dan Pemkab, guna duduk bersama, karena DPRD berbicara atas nama rakyat.

“Karena Pemkab tidak lagi ada kewenangan, kalau kemarin kewenangan ada di kami maka kami akan tekan pihak perusahan,” tuturnya.

Pemprov diminta harus menekan kepada PT ARA untuk segera merealisasikan ganti rugi lahan pertanian milik warga dan tambak ikan milik Dinas Keluatan dan Perikanan Haltim, akibat dari dampak pencemaran lingkungan.

“Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa kewenangan ada di provinsi, dan kami berharap provinsi harus menekan kepada perusahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Malut, M Natsir Thaib mengatakan, pihaknya akan meminta kepada intansi terkait untuk turun di lokasi, karena ada dokumen Analisasi Dampak Lingkungan (Amdal), jika penyebabnya keluar dari dokumen itu akan diberikan sanksi tegas.

“Saya akan sampaikan ke Kepala Badan Lingkungan Hidup, untuk turun mengevaluasi sejauh mana tingkat pencemarannya,” singkatnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut