Merasa Terancam, Warga Sekitar PLTU Tidore Minta Direlokasi

  • Bagikan
Puluhan warga Rum Balibunga saat mengelar aksi tuntutan relokasi

TIDORE – Aktivitas Perusahan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore, telah meresahkan warga sekitar yang merasa dirinya terancam dengan adanya aktivitas PLTU Tidore, hal ini memicu aksi pulahan warga RT 05 dan RT 06 Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara, pagi tadi (21/3/2018), menggelar aksi menuntut agar pihak PLTU menghentikan aktivitas produksi maupun aktifitas pembongkaran batu bara karena dinilai sangat mengganggu warga sekitar.

Kordinator Aksi, Sudin Kiyau mengatakan warga yang berada di RT 05 dan 06 sudah setahun ini merasakan dampak buruk, dimana mereka tidak dapat lagi mengonsumsi air sumur yang selama ini digunakan untuk keperluan sehari hari, karena sisa pembakaran batu bara yang kelura dari cerobong asap.

“Masyarakat sudah mulai merasakan dampak dari aktifitas PLTU, sehingga warga dalam menggunakan air bersih pun sangat hati – hati karena takut terkena penyakit, selain menggangu kesehatan warga juga meminta agar segera di relokasi untuk bisa aman dari penyakit,” katanya.

warga blokir aktifitas pembongaran batu bara

Warga kemudian menghentikan aktifitas pembongkaran batu bara yang baru tiba,  dan mengacam selama tuntutan warga belum terpenuhi dalam 3 hari, maka tidak ada aktifitas pembongkaran selamanya.

“Ini bukan kali pertama kami menyampaikan ke pihak PLTU namun sudah berulang kali bahkan pimpinan PLTU sendiri pada saat pertemuan dengan warga dan pihak pemerintah menyampaikan akan berkordinasi dengan pihak PLN namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pihak PLTU maupun pimpinan PLN itu sendiri,” ungkapnya.

Aksi warga tersebut diterima langsung oleh pihak PLTU dari bagian Supervisor Sumberdaya Manusia (SDM), Riski Trilistirta beserta beberapa karyawan PLTU, dalam pertemuan tersebut ia mengatakan tuntun warga tersebut akan penuhi dinamun setelah berkordinasi dengan pihak General Meneger PLN.

“Tuntutan relokasi karena kami ini bagian dari PLN. dan hari inipun juga kami akan melakukan koordinasi dengan PLN Sektor dengan tuntutan warga, kebijakan di sini hanya tergantung pihak PLN,” ujarnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut