BPN Provinsi: 2023 Seluruh Aset Pemerintah Akan Disertifikat

  • Bagikan
Pertemuan Pemkab Haltim dengan BPN Provinsi Malut

MABA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara (Malut), memastikan pada tahun 2023 nanti, seluruh aset pemerintah di kabupaten/kota akan disertifikat, tak hanya itu ditahun  ini juga seluruh rumah ibadah, gereja dan kuburan akan disertifikatkan.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Malut, M. Syahrir, saat melakukan sosialisasi pertanahan yang dilaksanakan di  ruang rapat asisten  Kantor Bupati Haltim, yang didampingi Kepala Seksi Penataan Kawasan Hutan Dishut Malut, Usman Harsono, Staf BLH Provinsi Malut  M. Akbar M.Gani, dan Staf  BPKN Wilayah VI Manado, Kamis (22/3/2018).

“Kehadiran kami ini dalam rangka mensosialisasikan  dua hal diantaranya Tanah Kehutanan yang digarap oleh Masyarakan  yang kemudian nantinya akan menjadi Hak milik masyarakat, kemudian  sosialisasi pendaftaran lahan di Kabupaten Halmahera Timur seluas 6000 bidang yang menyebar di 30 Desa yang ada di Haltim,” katanya yang ditemui usai melakukan sosialisasi tersebut.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mengelolah hutan menjadi hak milik mereka sendiri tapi semua ada tahapannya, dan untuk pembuatan sertifikat  untuk masyarakat sebenarnya tidak dibayar akan tetapi untuk melengkapi itu ada hal hal yang harus  dibayar yaitu meterai, pembayaran pajak, dan pemasangan patok.

“Di tahun 2018  seluruh rumah ibadah, gereja dan kuburan akan disertifikatkan, dan juga pada tahun 2023 seluruh aset pemerintah dikabupaten dan kota akan disertifikat, maka diharapkan kepada kepala desa bekerja sama dengan Kua agar dapat berpartisipasi,” akunya.

Dirinya juga mengaku jika yang menjadi kendala kakanwil sekarang adalah tempat atau gedung yang digunakan oleh para staf, dan juga sebidang tanah untuk pembangunan kantor pertanahan. Maka dari itu diminta kepada Bupati agar bersedia menyediakan gedung untuk para stafnya.

“Alahdulillah, dengan pertemuan ini pemkab  bersedia memberikan mes kecamatan yang berjumlah 10 unit berserta inventaris yang layak pakai  tersebut kepada para staf pertanahan. Mengenai tanah untuk pembangunan kantor pertanahan akan segera disiapkan,” pungkasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut