Komisi I DPRD Halsel dan Kejari Soroti Oknum Kades Enggan Lunasi Pajak

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Madjid

LABUHA – Tindakan kepala-kepala Desa yang engan membayar pajak dari tahun 2016 hingga 2017 mendapat sorotan dari pihak DPRD dan Kejaksaan Negeri Labuha, Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdulah Madjid mengatakan, pajak itu kewajiban jadi kepala desa harus sadar dan segera melunasinya.

“Tidak semua dana yang mereka terima itu adalah hak mereka untuk dipergunakan. Di sana ada beban pajak yang menjadi kewajiban mereka stor ke negara,” ungkap Abdullah kepada KabarMalut, Kamis (22/03/2018).

menurutnya, sampai batas waktu tertentu berdasarkan isyarat ketentuan mereka, ini tidak melakukan kewajiban mereka maka atas nama lembaga legeslatif mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melaporkan ke pihak penegak hukum.

“Ya layak didorong ke aparat penegak hukum supaya ada prose pembelajaran kepada kapal kepal desa yang lain agar mereka taat asas,” ucapnya.

Oleh karena itu kata Abdullah, kepala-kepala desa agar sadar dana desa itu bersumber dari anggaran negara sehingga pajak itu kewajib dibayar.

Terpisah Kepala Kejaksaan Negeri Labuha, Cristian Ratuatit saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya siap memproses Kepala Desa yang tidak membayar pajak.

“Terkait pajak desa sampai saat ini kejati belum terima laporan. Bila ada tatap kami tindak lanjuti,” cetusnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut