Ombudsman Malut Bakal Kaji Problem e-KTP di Halsel

  • Bagikan
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Sofyan Ali,SE

LABUHA – Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dalam waktu dekat berencana akan membuat kajian Systemic Review (SR) yang mengangkat tema tentang problem penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Sofyan Ali,  Jumat (23/3/2018).

Menurutnya, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat jumlah penduduk di Halsel yang belum melakukan perekaman e-KTP cenderung lebih tinggi ketimbang di Kabipaten/Kota lainnya.

“Jumlah warga di Kabupaten Halmahera Selatan yang wajib KTP sebanyak 172.431 penduduk. Dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 59 persen dari jumlah tersebut atau 101.698 penduduk, sisanya sebanyak 41persen atau 70.733 penduduk belum melakukan perekaman. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara yang paling tinggi belum melakukan perekaman e-KTP,” jelas Sofyan.

Jika tidak memiliki e-KTP, maka akan berdampak universal bagi tiap-tiap warga Kabupaten Halmahera Selatan.

“Seperti tidak dapat membuat SIM, tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu, tidak dapat menggunakan BPJS, tidak dapat membuat rekening bank, dan lain-lain,” tambahnya.

Tujuan diadakannya kajian sistemik yaitu untuk menghasilkan saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya penyediaan e-KTP.

“Pelaksanaan kegiatan SR rencananya akan dilaksanakan dengan melakukan pengambilan data awal pada bulan April pada beberpa wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan, dan mengambil lokasi di kecamatan yang paling banyak belum melakukan perekaman e-KTP serta kecamatan yang paling banyak sudah melalukan perekaman e-KTP,” tutupnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut