DPD Hanura Tantang Pimpinan DPRD Halut ke Menkumham

  • Bagikan
Ketua Bappilu DPD Partai Hanura Provinsi Malut, Ronald Ely

TOBELO – Walaupun Ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Sahril Hi Rauf sudah mengantongi SK dari DPP Partai Hanura untuk menggantikan Helny Moldi Leke sebagai Wakil Ketua DPRD Halut. Namun proses rotasi tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, hingga kini unsur pimpinan DPRD masih melakukan kajian terhadap SK rekomendasi pergantian Helny.

“Sampai saat ini masih kami pelajari belum, ditindaklanjuti hingga ada putusan Ketua DPP Partai Hanura mana yang sah,” kata Wakil Ketua DPRD Halut, Ony Pulo kepada KabarMalut, Sabtu (24/3/2018).

Menurutnya, sekalipun dalam SK sudah dijelaskan terkait sejumlah pelanggaran kode etik AD/ART yang dilakukan Helny. Namun hal itu tidaklah terperinci sehingga perlu kajian lebih lanjut.

“Seperti apa keputusanya kita, menunggu adanya putusan hukum tetap terkait Ketua DPP Hanura,” tambah politisi Partai PKPI ini.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bappilu DPD Partai Hanura Provinsi Malut, Ronald Ely menegaskan dalam SK Kemenkumham tertanggal 17 Januari 2018 adalah SK yang sah dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau yang lebih dikenal dengan nama Oso dan Sekje Herry L. Siregar.

“Karena itu SK yang diakui pemerintah dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU adalah SK Menkumham 17 Januari 2018. Yang di DPC Hanura Halut diketuai Sahril,” jelasnya.

Menurutnya, sangatlah keliru jika salah satu unsur pimpinan DPRD Halut (Ony Pulo) menilai SK tersebut tidak sah.

“Tetap berjalan sebagaima mestinya, Kemenkumham belum bisa mentaati putusan sela sebelum ada putusan akhir karena sifatnya biasa. Menkumham tidak bisa membatalkan, karena yang membatalkan adalah perintah UU melalui putusan majelis hakim,” paparnya.

Ia bahkan menegaskan bahwa putusan sela  tidak membuat surat menyurat DPP, DPD dan DPC Partai Hanura jadi terhambat, namun tetap berjalan seperti biasa. Ronald dengan tegas menantang unsur pimpinan DPRD Halut untuk langsung melakukan verifikasi ke KPU dan Bawaslu Provinsi Malut, bahkan bila perlu langsung ke Kemenkumham dan KPU RI untuk mencari tahu kebenaran tersebut.

“Jika saat ini Sahril merebut kursi Wakil Ketua DPRD dari Helny, hal itu adalah hal lumrah dan sudah semestinya dilakukan sejak dulu, mengingat saat Pileg 2014 lalu, jumlah suara yang diperoleh Sahril lebih tinggi dari Helny. Perolehan suara berdasarkan keputusan KPU saat itu Syahril Hi Rauf memperoleh 1.603 suara dan Helny Leke memperoleh 1.142 suara, jadi kalau berpatokan di data tersebut seharusnya Sahril lah yang menjadi Wakil Ketua DPRD,” tambahnya.

Walaupun begitu, ia mengaku tidak tahu pasti apa sebab sehingga Helny yang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Halut.

“Entah karena ada perjanjian politik atau tidak, saya tidak terlalu tau karena saat itu saya masih di DPC Halbar,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut