Sembunyikan Dokumen APBD, DPRD Bakal Gunakan Hak Interpelasi

  • Bagikan
Ketua DPRD Kepsul, Saat diwawancarai awak media di Ruang Kerjanya.

SANANA – Dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2018 sampai saat ini belum diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Padahal APBD yang disahkan menggunakan sandaran hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada) itu masa anggaran sudah hampir berakhir. Harusnya dokumen APBD itu diberikan ke DPRD tanpa diminta, tapi tidak diberikan kepada DPRD dan minta DPRD harus haering lagi dengan Bupati.

“Saya juga agak heran penyampaian kadis keuangan yang mengatakan bahwa dokumen APBD itu barang keramat,” ungkap Ketua DPRD kepsul Ismail Karie kepada KabarMalut, Rabu (28/3/2018).

Politisi Golkar itu menambahkan, selain Dokumen APBD tidak diberikan ke DPRD, ia juga menegaskan APBD tahun anggaran 2018 telah dipelajari dan hasilnya hanya APBD disahkan menggunakan Perda yang bisa dilakukan perubahan APBD.

Tapi kalau menggunakan Perkada seperti sekarang ini, DPRD tidak punya kewenagan. Dengan demikian jika dikaji dari berbagai sudut pandang dan aturan main maka sangat menyalahi, sehingga pihaknya sudah berkonsultasi ke Gubernur dan Depdagri soal adanya hak interpelasi, dengan demikian sementara DPRD dalam penggodokan.

“Kita punya kewenangan interpelasi dan sudah mulai digodok,” jelasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut