DPRD Halsel Desak Pemprov Malut Bayar DBH

  • Bagikan
Anggota Komisi I DPRD Halsel, M. Yunus Nazar

LABUHA –  Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selalu mengulur waktu untuk membayar Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, mendapat sorotan dari DPRD Halsel, melalui Komisi I medesak agar secepatnya Pemprov Malut membayar DBH yang menjadi Hak Pemkab Halsel untuk dua triwulan yakni triwulan IV (empat)  tahun 2017 dan triwulan I (Satu) tahun 2018 dengan nilai kurang lebih Rp 2 miliar.

“Dana bagi hasil yang menjadi hak Pemkab Halsel. Jadi pemerintah provinsi tidak punya hak tahan-tahan dana bagi hasil itu,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kab. Halsel, M.Yunus Nazar, kepada KabarMalut saat ditemui di gedung DPRD, Selasa (3/4/2018).

Menurut politisi PKB ini, dana bagi hasil dengan nilai kurang lebih Rp 2 miliar itu sangat penting bagi Pemkab Halsel. Jika dana bagai hasil tidak dikucurkan dalam waktu dekat maka secara otomatis berpengaruh langsung terhadap LKPJ Bupati ke DPRD terkait capaian target realisasi pendapatan daerah.

“Mengingat badan pengelola keuangan dan aset daerah kesulitan dalam memberikan catatan piutang di tahun anggaran 2017, ini akibat dari dana bagi hasil itu,” ucap Nazar dengan nada kesal.

Terpisah Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Halsel, Aswin Adam saat dikonfirmasi mengatakan, dalam waktu dekat pihak Pemrov Malut akan membayar DBH dua triwulan. Dirinya mengaku lambatnya pembayaran DBH dari Pemprov Malut ke Pemkab Halsel, karena di internal Pemrov sendiri belakang ini mengalami perombakan kabinet sehingga mempengaruhi proses pembayaran DBH.

“Dalam waktu dekat pemprov akan kucur dana bagi hasil, masalahnya di provinsi banyak pergantian itu yang sedik masalah,” jelas Aswin. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut