Plt. Gubernur Malut Hadiri Raker AAIPI dan Rakorwasda di Halbar

  • Bagikan
Raker AAIPI Dan Rakorwasda di Halbar

JAILOLO – Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, di Aula Bidadari lantai I Kantor Bupati Halmahera Barat, Rabu (4/4/2018).

Kegiatan dengan tema, Mewujudkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional dan Berintegritas, berlangsung selama tiga hari yakni Rabu – Jumat, yang dibuka langsung oleh Plt. Gubernur Malut M. Natsir Thaib.

Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, pada sambutannya mengatakan, dirinya sangat menyambut baik kegiatan ini dan baru pertama kali di Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Apalagi, dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) AAIPI Maluku Utara, atas perhatian penuh mendorong semua pengurus wilayah untuk meningkatkan kinerja pada masing – masing wilayah melalui Rakorwasda dan Raker AAIPI.

Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara, yang juga selaku Ketua Umum DPW Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Maluku Utara, Indra Hairajaya, dalam sambutannya, menyampaikan, kegiatan Rakorwasda dan Raker AAIPI Malut di Halmahera Barat, adalah agenda se- Provinsi Maluku Utara, suatu kegiatan yang sudah pikirkan bersama. untuk bagaimana mencintai dan mendukung program pemerintah daerah dalam tata pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Asosiasi ini merupakan suatu wadah bekerja dan melaksanakan. Bukan hanya mendukung tetapi beriplementasikan.

“jadi bukan hanya berbicara tetapi kami bisa membuktikan, dengan koordinasi yang sangat intens. Buktinya, bisa menyerahkan laporan keuangan yang baik, sehingga lingkup Asosiasi kerja nyata dan berkualitas, serta tidak punya sekat di Inspektorat,” ungkapnya.

Menurutnya, Inspektorat harus terdepan jadi tidak berharap auditor dari BPKP. Bisa lihat semua Inspektorat juga bisa dilakukan investigasi dan memiliki sisi – sisi strategis dan berawal pengawasan yang merupakan agen perubahan. Bukan hanya mencari temuan tetapi bagaimana aparat pengawasan pemerintah ini lebih baik dan lebih mampu memberikan sulusi dan menjadi terbaik.

“Tidak hanya sebagai pihak yang mengawasi tetapi memberikan upaya – upaya supaya mendorong. Dengan begitu, sehingga Pemkab berkenerja. Dan pulah pengelolaan konsep strategi manajemen. Aparatur juga harus memiliki strategi memiliki strategi manajemen,” ujarnya.

“Nah kalau kita tidak menyesuaikan dengan kondisi itu, maka kita akan mengalami keterbelakangan. Untuk itu, kita akan mengisi bagaimana penaganan pengelola keuangan pemerintahan. Dan kita coba menawarkan jaring ke tiga, Apakah yang kita coba tawarkan. Sekarang setiap event tidak hanya sisi serimonial tetapi bisa membuat kandungan – kandungan lain sehingga ini bisa disampaikan,” tambahnya.

Sementara Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, dalam sambutannnya, sekaligus membuaka acara, mengatakan, kiranya sanagat menarik, bahwa event ini akan dilakukan Provinsi Maluku Utara. banyak pencapaian yang telah dilkukan, terkait pengawasan ini salah satu bagian dari sudah tidak berupaya menemukan kasus – kasus tetapi yang kita tuju adalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sehingga dirinya menganjurkan, kedudukan Inspektorat merupakan patner dengan Sekda untuk e-plening dan e-bageting.

“Sebab, banyak sumber data itu kita peroleh dari Inspektorat sehingga mereka memberikan bobot, kadang – kadang kita hanya menjadikan Inspektorat hanya sebagai pelengkap.
Lanjut Natsir, penyelangan fiskal, dirinya yakin rutinisasi dengan paradikma, dan mencari perubahan dan WTP itu sudah kita akan raih bahwa kemajuan Malut sudah meramba di 10 kabupaten/kota, di Provinsi Maluku Utara sehingga mengurangi dan dudukan proporsi dengan tepat,” jelasnya.

Menurutnya jika ini dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung Bupati mau tidur aman karena fungsi Inspektur adalah mata dan telah dari Pemerintah Daerah sehingga pencegahan dini sudah bisa dilakukan agar pengelolaan pemerintahan bersih, jadi dengan adanya OTT ini karena fungsi aparatur sehingga banyak ASN yang tidak tau sehingga melanggar hukum.

“Kadang – kadang menyusun program tetapi landasan hukumnya tidak jelas sehingga itu saya sangat mengharapkan mari kita manfaatkan perangkat Inspektorat di jadikan sebagai patner bukan sebagai bawahan,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut