Belum Masukan APBDes, Pencairan DD Tahap I Tertahan

  • Bagikan
Kepala DPM-PD Halbar, Asnath Sowo

JAILOLO – Dari 170 desa di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), sebagian besar sampai saat ini belum melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar 20  Persen. Pasalnya, desa belum memasukan dokumen Alokasi Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Halbar, Asnath Sowo mengatakan, awal April ini seharusnya DD tahap I sudah selesai dicairkan. Namun, kendala desa di Halbar yang belum merampungkan dokumen APBDes, yang merupakan persyaratan pencairan DD.

“Sesuai Permenkeu, batas pencairan DD tahap I sampai Juni 2018 ini,” kata Asnath kepada KabarMalut, Kamis (5/4/2018).

Menurutnya, Pemkab sudah menyiapkan persyaratan sesuai Permenkeu nomor 225 tahun 2017 tentang Perubahan Permenkeu nomor 50 tahun 2017 tentang Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diantarnya ,Perda APBD, Peraturan Kepala Daerah Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa. Sementara desa hanya diminta menyiapkan APBDes sesuai prioritas usulan yang disepakati bersama.

“Seharusnya tidak rumit, jadi Kades dan perangkatnya, Camat dan pendamping program P3MD harus sinergi,” ujar Asnath.

Mantan Camat Ibu Selatan ini juga menegaskan, bagi desa yang belum juga menyelesaikan APBDesnya, maka dianggap tak mampu mengelola DD dan menjadi laporan ke Bupati Halbar maupun ke Pusat. Untuk itu, Asnath menghimbau kepada para pendamping Program P3MD dan Pemerintah Kecamatan agar fokus mendampingi desa untuk merampungkan APBDes.

“Karena jika tidak dicairkan, yang rugi masyarakat dan berdampak pada terhambatnya pembangunan di desa,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut