Pemprov Nunggak DBH Kepsul Sebanyak 4 Triwulan

  • Whatsapp
Kadis Keuangan Daerah Kepsul, Irwan Husen

SANANA, – Dana Bagi Hasil (DBH) yang yang menajdi hak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi  Maluku Utara (Malut) per tahun tidak lebih dari Rp 6 miliar, dibandingan dengan Kabupaten lain yang lebih besar, akan tetapi Pemprov masih juga menunggak kewajibanya tersebut sebanyak 4 triwulan.

Hal ini disebabkan, Pemprov belum menyalurkan DBH tahun 2017 sebanyak 3 triwulan yakni triwulan 2, 3 dan 4 ditambah dengan triwulan 1 tahun 2018, sehingga totalnya menjadi 4 triwulan yang belum dibayarkan oleh Pemprov.

“DBH yang diterima Pemda Sula tidak menentu, namun angka yang paling tertinggi diterima selama ini adalah Rp 6 miliar tidak lebih dari itu, Untuk tahun 2016, Sula sudah terima tiga triwulan namun untuk tahun 2017 baru satu triwulan, karena dua triulan yang diterima itu adalah dua triwulan tahun sebelumnya yang tertunda,” ungkap Kepala Dinas Keuangan Daerah Kepsul, Irwan Husen saat diwawancarai KabarMalut, Kamis (5/4/2018).

Irwan menambahkan, ada beberapa jenis DBH yang diterima, yakni DBH pajak kendaraan bermotor, DBH pajak rokok, DBH pajak bahan bakar, DBH pajak pemanfaatan air bawah tanah, namun dari semua jenis DBH tersebut yang paling besar diterima Pemda Sula hanya DBH pajak rokok, sementara yang lain hanya di angka Rp 1 miliar.

“Dari kurang lebih lima jenis pajak tersebut DBH yang paling besar adalah DBH pajak rokoko yakni capai Rp 3 miliar,” jelasnya.

Lanjut Irwan, Pihaknya tidak mengetahui pasti sistem pembagian DBH seperti apa, karena sistem pembagian itu dilakukan langsung oleh Pemprov Malut, akan tetapi dia berharap Pemprov segera menyalurkan DBH yang menjadi hak Pemkab Kepsul.

“Saya kurang paham sistem pembagian DBH ke kabupaten kota itu seperti apa, karena memang itu adalah kewenangan mereka yang ada di Pemprov, hanya saja saya minta agar segera dibayarkan,” harapnya. (Ong)

Pos terkait