Soal Laporan BPD Akeboso, Komisi I DPRD Halbar Gelar RDP

  • Whatsapp
Komisi I DPRD Halbar Gelar RDP, di Ruang Banggar

JAILOLO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Camat Ibu, Mukaram Patty dan Kepala Desa Akeboso, TPK, BPD dan tokoh  masyarakat setempat, berlangsung di ruang Banggar DPRD, Kamis (5/4/2018).

Komisi I DPRD Halbar, yang di ketuai Djufri Muhammad ini, langsung melakukan RDP, karena terkait pengaduan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Akeboso, Kecamatan Ibu. Komisi I mendengarkan secara langsung masukan dan saran atas permasalahan, yang terjadi di Desa Akesobo.

Dalam pertemuan itu, suasana sempat memanas karena laporan BPD, yang meminta Komisi I mengklarifikasi dua poin terkait, tidak transparan Kades dalam pengelolaan DD dan ADD tahun 2016 dan 2017 khusus pada pos belanja Pemberdayaan dan Operasional Desa yang diangga belum dilaksanakan seluruhnya, proses tahapan pengangkatan PAW salah satu anggota BPD, serta tunjangan BPD ditahan oleh Kades.   Walaupun demikian, suasana kembali redup sehingga rapat sampai selesai berlangsung aman.

Ketua Komisi I DPRD Halbar Djufri Muhammad mengatakan, hasil rapat tersebut telah mengambil empat  kesimpulan. Diantaranya,  belum tuntasnya belanja pemberdayaan dan bantuan keagamaan dan karang taruna tahun 2016, pihaknya telah meminta Camat untuk menfasilitasi pembayarannya di Kantor Camat dengan tenggak waktu yang tidak terlalu lama.

Sedangkan untuk dua persoalan tersebut, lanjut Djufri yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Halbar ini, segera dibuatkan berita acara dan disampaikn ke Komisi I. Baik itu, dugaan belanja pada beberapa item dalam DD dan ADD tahun 2017, yang diduga bermasaalah itu.

Maka dengan begitu, Komisi I akan mengundang DPM-PD Halbar untuk RDP, Inspektorat dan Camat Ibu. Bila dimungkinkn Komisi I meminta agar dilakukan audit ulang oleh Inspektorat, Komisi I menunggu LHP-nya.

Selain itu, Djufri menambahkan, menyangkut harmonisasi hubungan antara Pemdes dan BPD, yang menyebabkn aktifitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat terganggu saat ini. Komisi I berharap Kades dan BPD, segera belakukan langkah-langka mengaktifkan aktivitas di kantor desa, termasuk menyusun tata kerja dan jadwal kerja seluruh unsur pemerintahan agar terciptanya kondisi yang baik di desa. (Ajo)

Pos terkait