Soal DBH, BPPKAD Malut dan Kabupaten/Kota Beda Pendapat

  • Bagikan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Malut, Ahmad Purbaya

TERNATE – Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak dari tiap kabupaten dan kota hingga kini terlambat diselurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sehingga baberapa kabupaten dan kota mendesak kepada Pemprov Malut agar segera menyalurkan dana DBH tersebut.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Ahmad Purbaya ketika dikonfirmasi oleh KabarMalut, Senin (9/4/2018), menyebutkan DBH tiap kabupaten dan kota telah dibayar secara keseluruhan.

“Sudah semuanya sudah kita bayar, pada minggu lalu,” singkatnya sambil berlalu pergi.

Padahal, pernyataan Purbaya ini bertantangan dengan pengakuan beberapa kabupaten kota, yang menyebutkan Pemprov belum membayar DBH, seperti Kabupaten Kepulauan Sula yang DBH-nya belum dibayar sejak  reiwulan II tahun 2017 hingga triwulan I tahun 2018 ini.

BACA JUGA: Pemprov Nunggak DBH Kepsul Sebanyak 4 Triwulan

Begitu juga dengan Kabupaten Halmahera Selatan, dimana DBH yang belum disalurkan oleh Pemprov Malut, mencapai kurang lebih Rp 2 miliar, yang belum dibayarkan untuk trieulan IV tahun 2017 dan triwulan I tahun 2018.

BACA JUGA: DPRD Halsel Desak Pemprov Malut Bayar DBH

Selain itu, Kabupaten Halmahera Barat juga mengaku belum dibayarkan, untuk triwulan III  dan triwulan Iv tahun 2017, termasuk juga dengan triwulan I tahun 2018 yang harusnya sudah dibayar.

BACA JUGA: Pemkab Halbar ‘Nagih Utang’ DBH ke Pemprov Malut

Pembayaran DBH, diketahui selalu terlambat hampir di seluruh kabupaten dan kota, sementara keterlambatan DBH ini menjadi masalah bagi Laporan Kerja LKPJ Bupati kepada DPRD dan mampengaruhi asumsi pendapatan pada APBD tiap kabupaten dan kota. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut